PIKIRANPOST.com– Belum dibayarnya sejumlah hak ASN dan juga elemen lainnya, menjadi sorotan serius dari anggota DPRD Halut.
Irfan Soekoenay, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa, ketika ditemui sejumlah awak media pada (16/05/23), mengungkapkan bahwa belum terbayarnya sejumlah hak ASN dan juga yang lainnya memberi sinyal bahwa daerah ini sebenarnya sedang berada dalam situasi kritis.
Bahkan menurut Ketua DPC PKB Halut ini, yang sekarang akan maju caleg DPRD Provinsi Dapil Halut- Morotai, sejumlah hak-hak ASN yang belum terbayarkan, seperti THR, TPP, gaji 13, honor TKD bulan Desember 2022, honor Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang sudah 5 bulan belum dibayarkan, menjadi bukti kritisnya daerah ini.
” Usai pileg, langsung diperhadapkan dengan pilkada dan Pilgub dimana dalam moment itu ada dana sharing yang harus disiapkan oleh Pemda, dan sampai sekarang dananya belum ada, maka itu perlu menjadi catatan kiritis bagi Bupati untuk mengevaluasi semua pimpinan OPD yang tidak mampu bekerja untuk menghasilkan PAD bagi daerah,”tegas dia.
Menurut Irfan, jika Pemda tidak mampu membayar sejumlah hak-hak seperti honorer dan lain-lainnya, lebih baik item ini dihapus dari APBD agar tidak ada beban.
“Belum terbayarkan sejumlah hak-hak seperti terurai di atas sebenarnya menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah ini sedang bermasalah dan tidak sehat. Karena itu di akhir periode ini, Bupati seharusnya secara lebih jeli melihat pimpinan OPD mana saja yang gagal dan tidak berhasil memenuhi target PAD maka harus diganti,”pungkas Irfan. (*)
Penulis : Karold
Editor : S.S.Suhara
