PIKIRANPOST.com-– Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HMPS) Cabang Ternate menggelar aksi di seputaran RRI Ternate.
Mereka datang dilengkapi dengan pengeras suara dan membawa spanduk dan umbul-umbul lain dengan berisi tulisan “Mafia Minyak Tanah Merajalela di Kabupaten Kepualan Sula” dan lainnya.
Koordinator Aksi Safrin Muhammad Duwila, mengatakan, Disperindag bertugas untuk mengeluarkan izin pada Pertamina untuk disalurkan pada PT. Sanana Lestari. Kemudian Sanana Lestari sebagai agen Mita yang nantinya didistribusikan kepada pangkalan yang terdaftar di Perindagkop.
Namun, menurut, dia, ada kejanggalan yang ditemui pada PT. Sanana Lestari dan Disperindagkop, diduga ada penggelapan Mita yang dilakukan oleh agen dan Perindagkop.
Yakni perbedaan data antara Perindagkop dan PT. Sanana Lestari yakni untuk dari Perindagkop menyebut terdapat 98 pangkalan dan memperoleh 420 ton minyak tanah sedang untuk data dari PT. Sanana Lestari itu sebanyak 101 pangkalan dengan peroleh jatah Mita sebanyak 460 liter ton.
Dari data tersebut, lanjut dia, terdapat perselisihan data antara Perindagkop dan PT. Sanana Lestari. Dan bila data yang dikeluarkan agen sebanyak 101 pangkalan dan 460 ton Mita maka ada 3 pangkalan yang tidak terdaftar dan ada 40 ton Mita tersisah.
“Dan seharusnya tiap pangkalan dapat 5 ton per bulan namun faktanya penampung di pangkalan cuman dapat 3 ton dan akan disusul 2 ton yang seharusnya menjadi hak masyarakat,”ungkap dia.
Mirisnya, 2 ton yang mestinya menjadi hak masyarakat, namun tidak diberikan, sehingga ada dugaan bahwa sebanyak Mita sebanyak 2 ton digelapkan oleh Perindagkop dan PT. Sanana Lestari.
Selain itu, mereka juga mengungkapkan mengenai penjualan harga Mita yang berbeda-beda yakni untuk dua desa di Kecamatan Sanana yakni untuk per liter, Rp 7 ribu sampai 10 ribu sedangkan untuk harga subsidi hanya Rp 5 ribu per liter.
“industri juga membeli ke pangkalan padahal itu untuk warga dan ada juga agen distribusi ke pangkalan tetapi kemudian pangkalan jual ulang ke pangkalan lain dengan harga tinggi. Dan bisnis ini berjalan memasuki 5 bulan ini,”koar mereka.
Olehnya itu mereka mendesak kepada pimpinan Pertamina di Jakarta untuk segera memecat Kepala Pertamina Sula dan Satgas Sula untuk segera menuntaskan kasus penggelapan Mita di Sula. Mereka juga meminta Polri untuk segera mengevaluasi Kapolres Sula.
“Kami menilai Bupati Sula tidak becus dalam mengurus kesejahteraan masyarakat di Sula,”kata mereka. (*)
Penulis. : Tim
Editor. : S.S.Suhara
