PIKIRANPOST.com– Gedung Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Alkhairat yang berada di Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara sangat memprihatinkan.
Pasalnya, sekolah yang berdindingkan papan dan berlantai seadanya tersebut, yang selama ini digunakan oleh siswa untuk menimba ilmu itu ternyata rumah warga.
Kepala Sekolah Idwar Ishak mengatakan, akibat tidak memiliki fasilitas gedung sekolah permanen selama 15 tahun sejak 2009, pihak sekolah terpaksa harus mengalihkan sejumlah siswa mereka untuk belajar di rumah milik warga berdinding papan.
“Sampai sekarang kami punya gedung masih sistem pinjam, sehingga kami harus gunakan 1 rumah warga ini. Kita gunakan dari 2018 rumah ini menjadi dua ruangan belajar,” kata Idwar, Rabu (14/06/2023).
Tidak hanya gedung, namun rumah warga yang dijadikan ruangan kelas belajar para siswa tidak dilengkapi dengan meja dan kursi layaknya sekolah pada umumnya. Para siswa harus belajar di lantai untuk mengikuti mata pelajaran yang diberikan para guru saat jam belajar berlangsung.
“Kondisi yang ada siswa yang belajar di rumah warga ini belajar dengan sistem melantai ini sangat memprihatinkan bagi siswa karena mereka belajar kurang nyaman,” ucapnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, untuk memenuhi kenyamanan belajar para siswa para guru harus mengambil langkah inisiatif membuat meja belajar para siswa namun hanya baru dapat dipenuhi untuk meja melantai.
“Inisiatif para guru ini juga tidak semua kita buat, lantaran kita sesuaikan dengan siswa dan juga sesuaikan anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kami untuk kelas 1 dan 2. Kita buatkan meja melantai saja dan sistem belajar melantai ini dari 2018 sampai sekarang,” ujarnya.
Selain tidak memiliki gedung, dia juga mengatakan bahwa, sekolah juga hanya memperoleh dua guru PNS ditambah lima tenaga guru bantu sehingga sangat berdampak pada proses belajar mengajar di kelas.
“Kaitan dengan guru memang tidak cukup sehingga sistem guru kelas, harus membawahi semua mata pelajaran yang delapan mata pelajaran umum, dan lima mata pelajaran agama. Untuk guru di luar PNS kita biayai dengan dana BOS. Harapan kami pemerintah bisa melihat dan membagun fasilitas sekolah kami sesuai dengan standar pendidikan,”jelasnya.(tim/red)
