Tamin Hi. Ilan Abanun akademisi UMMU
PIKIRANPOST.COM- Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara , Tamin Hi. Ilan Abanun, bicara soal kualitas hidup masyarakat Halbar akan dapat ditingkatkan dengan memperkuat Fondasi ekonomi rakyat menjadikan Halbar lebih percaya diri.
Ini catatan untuk Bupati dan Wakil Bupati Halbar serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Halbar Periode 2024 – 2029.
Tamin mengatakan, bahwa meski potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Kabupaten Halmahera Barat, tidak sehebat Daerah lain, tetapi harus percaya diri dan tetap optimis bahwa kualitas hidup masyarakat Halbar akan dapat ditingkatkan.
Mantan Anggota DPRD Halmahera Barat itu menuturkan, bahwa tak dapat pungkiri bahwa kontributor utama penggerak perekonomian Halbar saat ini hanyalah mengharapkan kucuran transfer pusat melalui instrumen APBN, namun tidaklah cukup untuk membantu mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Pemda pun sudah berusaha meningkatkan PAD yang ditandai dengan kebijakan revisi Perda Pajak dan Retribusi, tapi faktanya, peran PAD juga belum signifikan dalam mendongkrak kenaikan pendapatan daerah. di tambah degan beban hutang yang besar, menyebabkan Halbar semakin sulit bangkit dari keterpurukan,” paparnya pada Jumat (29/3/2024)
Dikatakan Tamin, berikut praktek korupsi juga merajalela, menjadikan birokrasi semakin tidak efisien bahkan menjadi pengganggu masuknya investasi di Halbar.
“Kondisi yang memprihatinkan, perlu menjadi perhatian kita semua, terutama Bupati dan Wakil Bupati serta para Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung pada Pilkada 2024-2029, agar dapat menyikapinya dengan pilihan konsep yang tepat sehingga PAD kita ke depan bisa berkontribusi besar terhadap APBD,” bebernya.
Kata dia, Pemda penting mempunyai kebijakan pengembangan perekonomian Daerah yang fokus pada upaya menarik investasi dan menggairahkan perdagangan daerah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
Ia menambahkan, dalam hal menggali PAD melalui perluasan pajak dan retribusi Pemda jangan berpandangan bahwa penggalian PAD diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bila demikian pandangannya, berarti Pemda belum memahami tentang cara cara melakukan percepatan peningkatan kesejahteraan rakyatnya.
“Percepatan peningkatan kesejahteraan itu membutuhkan mesin ekonomi,” sambung Pria asal Desa Bobanehena itu.
Tamin mengungkapkan, bahwa Pemda dapat memungut retribusi dan pajak Daerah tetapi jangan berangkat dari pemikiran bahwa semangat melakukan pungutan karena lebih didorong oleh semangat untuk tidak mau ketinggalan dengan Daerah lain.
“Tapi harus berangkat dari pemikiran bahwa Pemda suda memfasilitasi rakyat dengan instrumen dan kebijakan yang memberikan kemudahan hidup rakyat, sehingga Pemda pantas melakukan pungutan agar pelayanan dan fasilitasi kepada rakyat semakin meningkat,” imbuhnya.
“Pertanyaannya, apakah Pemda Halbar sudah memberikan kemudahan untuk rakyat dalam berusaha ? sebab paradigma baru PAD adalah memakmurkan Rakyat dulu baru pungut Retribusi,” ujarnya.
Sambung Tamin, Ini sudah dilakukan oleh banyak Daerah di Indonesia melalui program pemberdayaan. di Halbar, APBD kita hanya terfokus pada pembangunan dan pelayanan publik, sementara tugas pemerintah dalam hal pemberdayaan hanya setengah hati dilakukan, karen diketahui program pemberdayaan tidak menghasilkan FI Proyek sementara Program Pembangunan menghasilkan FI Proyek yang banyak, apalagi pembangunan fisik.
“Padahal untuk memperkuat Fondasi ekonomi rakyat, program pemberdayaan mestinya, juga harus serius digalakkan,” sambungnya.
Oleh sebab itu, lanjut Tamin, mindset penyelenggara Pemda harus diubah, sebab PAD adalah akibat dari meningkatnya ekonomi rakyat, karena itu penggeraknya harus dibuat dan dibangkitkan.
Sambung, peran Pemda mestinya adalah membangun produk atau komoditas unggulan yang merupakan core competence/kompetensi inti Daerah ini. terserah Pemda, fokus ke program unggulan yang mana? tinggal diagendakan, sekaligus merumuskan kebijakan intervensi yang berfungsi sebagai sporting system kompetensi inti tersebut.
Tamin menjelaskan, untuk kondisional Halbar saat ini, berdasarkan potensi daerah, permasalahan mendasar dan isu strategis, Pemda mesti mengawalinya cukup degan tiga agenda program unggulan dan harus dilaksanakan secara holistik, seperti, Pembangunan SDM dengan fokus pada peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan, pembangunan pertanian dengan menjadikan jagung atau padi atau lainnya sebagai produk unggulan Daerah dan pembangunan kelautan dan perikanan dengan menjadikan Teluk Jailolo atau perairan lainnya di Halbar sebagai Etalase Ekonomi Kelautan.
“Sebab dengan adanya program yang fokus dan holistik memudahkan Pemda membuat road map untuk memudahkan rakyatnya berusaha dan memandu investor yang ingin berinvestasi di Halbar,” tukasnya.
Ia menuturkan, bahwa untuk menjalankan kebijakan yang digerakkan oleh pasar tidaklah mudah, Pemda dituntut memiliki pemahaman tentang pasar, terutama bagaimana menciptakan iklim usaha yang disukai oleh pebisnis, harus mampu mencarikan dan menciptakan pasar untuk produk Daerah dan Pemda juga harus mampu menghadirkan iklim usaha yang kondusif.
“Karena itu, dibutuhkan penyelenggara Pemda yang mempunyai wawasan kewirausahaan, agar Pemda tidak miopik (kondisi yang jauh terlihat buram ed) dan outward looking (memandang keluar red). cara cara penyelenggaraan Pemda yang konvensional yang menerapkan birokrasi secara kaku harus diubah, meski tidak mudah namun harus dilakukan secara berkesinambungan,” cetusnya.
Terakhir kata Tamin, oleh karena itu untuk Pemda Halbar jangan sampai tergilas zaman, sudah saatnya Pemda memiliki model reformasi manajemen sektor publik, yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, sebab perubahan tidaklah sekedar perubahan paradigma, namun juga diikuti dengan perubahan manajemen dan perilaku. pungkasnya.(*)
Penulis : Riski
Editor. : S.S.Suhara
