Bupati Kabupaten Halmahera Barat James Uang
PIKIRANPOST.COM- Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, James Uang menanggapi persoalan Jembatan Kali Butu salah satu jembatan yang menghubungkan antara Kecamatan Loloda dan Kecamatan Ibu. kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara,
James Uang saat di konfirmasi Pikiranpost via handphone Sabtu 30 Maret 2024, mengatakan, bahwa kenapa Jembatan Kali Butu itu belum bisa di bangun di tahun Anggaran ini?
“Tidak ada satupun pihak ketiga yang mau bangun kalau gunung opan belum digusur. Hal itu karena mengalami kesulitan distribusi material, karena posisi gunung opan yang ada itu dump truck yang distribusi material naik dan undur lebih banyak,”papar dia.
Lanjut kata James, karena itu tahun ini di dalam Anggaran APBD telah di anggarkan untuk meratakan gunung opan dengan anggaran Rp 15 miliar, setelah gunung opan sudah bagus untuk diikuti oleh dump truck, tahun ini baru di rencanakan tahun berikutnya akan di programkan pembangunan jembatan Kali Butu.
“Kita harus paham bahwa pembangunan itu harus bertahap untuk tahun ini anggaran infrastruktur jalan yang masuk ke Loloda berkisar Rp 60 miliar untuk lanjutan pekerjaan jalan ruas kedi Jangailulu, Rp 60 miliar bersumber dari APBD dan Inpres jalan tahun anggaran 2024,” imbuhnya.
James bilang, saat ini walaupun jembatan Kali Butu belum di bangun tapi mobil sudah lalui jalan hotmix dan setiap orang Loloda sudah bisa pergi pulang Jailolo- Loloda dan tahun ini ada pekerjaan lanjutan Kedi itu ke Jaigailulu pemerintahan JUJUR jelang tiga tahun APBD.
“Kenapa tidak di kritisi Rp 15 tahun pemerintahan sebelum pemerintahan Jujur,” Pemerintahan Jujur di lantik bulan Februari tahun 2021 diperhadapkan pada 3 hal mendasar,” cetusnya.
James mengatakan, bahwa pihaknya di lantik di tengah covid 19 sehingga anggaran yang bersumber dari APBN untuk Daerah di refocusing habis-habisan karena anggaran APBN di fokuskan pada penanganan Covid. Kedua warisan Pemerintahan sebelumnya mewariskan utang sebesar Rp 135 M. dan ketiga masa jabatan hasil pilkada 2020 hanya 3.5 tahun.
“Tapi harus jujur walaupun di hadapkan pada tiga masalah mendasar tapi jelang tiga tahun APBD dampak pembangunan di rasakan oleh mayarakat,” ujarnya.
“Ini di buktikan dgn hasil survei yg di rilis oleh lembaga survei sinergi data Indonesia, mencatat bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan jujur di angka 73.69 persen,” tambahnya.
Seraya menambahkan hal ini dibuktikan dengan hasil pileg Demokrat menang semua dapil, relevansi kemenangan pileg dengan tingkat kepuasaan publik.(*)
Penulis : Riski
Editor. : S.S.Suhara
