Fraksi PKB Fajrijal S.Teng
PIKIRANPOST.COM– Salah satu Anggota DPRD Kota Ternate, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Farijal S. Teng melakukan interupsi ke Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman di sidang paripurna masa sidang ke-2, pada Kamis (20/6) kemarin.
Disaat proses pembacaan sidang oleh pimpinan sidang Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy tiba-tiba Farijal mencegat dengan interupsi.
“Interupsi pimpinan izin menyampaikan karena ini berkaitan dengan keluhan masyarakat. Sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Walikota terkait catatan dan rekomendasi LPJ Walikota tahun Anggaran 2023,” ucapnya.
Farijal menambahkan, ada beberapa persoalan yang harus dijadikan perhatian serius oleh Walikota kaitan dengan pelayanan dasar masyarakat. Karena beberapa kali disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tapi tidak ditindaklanjuti.
“Apa yang menjadi saran DPRD selalu diabaikan, untuk itu kiranya penting kami sampaikan langsung kepada saudara Walikota Ternate,” bebernya.
Pertama, sebut Rijal, soal peningkatan capaian retribusi yang diminta DPRD untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerapan digitalisasi penagihan, baik di pasar dan parkir di tepi jalan. Hal ini sebagai upaya mengantisipasi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
Kedua, pihaknya meminta kepada Walikota untuk memperjelas status Plt Dirut PAM Ake Ga’ale, Muhammad Syafei yang juga memegang dua jabatan sekaligus. Baik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Dirut PAM.
Ketiga, persoalan di Kecamatan pulau terluar, yaitu Batang Dua, Hiri, dan Moti yang belum dijalankan dengan baik oleh Dinas PUPR Ternate menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 terkait peningkatan dan percepatan konektivitas pulau terluar.
“Saya sementara ini berkomunikasi dengan teman-teman Kementerian PUPR, dalam catatan kami Dinas PUPR dinilai lemah dalam membangun komunikasi agar anggaran Inpres nomor 3 itu dengan nilai mencapai Rp. 16,4 triliun bisa masuk ke Kota Ternate untuk memenuhi kebutuhan dasar daerah terluar,” ungkapnya
Untuk itu, juru bicara fraksi PKB itu, mendesak Walikota untuk memberikan evaluasi keras ke OPD yang tidak mampu menyelesaikan persoalan di Kota Ternate berdasarkan harapan atau visi-misi Walikota.(*)
Penulis : Ihdal Umam
Editor : S.S Suhara
