WAKIL WALI Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman bersama Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo dan 20 OPD pengampu MCP mengikuti Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Maluku Utara Tahun 2025 melalui zoom meeting yang bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah. Selasa (18/3/25)
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dihadiri dan dibuka secara daring oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos bersama Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V.3 KPK RI Abdul Haris.
Mengawali sambutannya Sherly menyampaikan pertemuan ini memiliki arti yang penting karena menegaskan komitmen kepada Bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas dari korupsi.
“komitmen ini bukan hanya sekedar kewajiban administrasi saja tetapi juga sebagai wujud nyata tanggung jawab kita terhadap masyarakat maluku utara yang mengharapkan tata Kelola pemerintahan yang baik, adil dan bertanggung jawab yang memastikan semua APBD dapat digunakan dengan baik yang menjadi hak dan kepentingan masyarakat” kata Sherly.
Lebih lanjut Sherly mendukung penuh peran strategis dari KPK RI khususnya dari Satgas Pencegahan Korupsi dalam memberikan pendampingan, arahan dan pengawasan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan efektif.
Orang nomor satu di Pemerintahan Provinsi Maluku Utara ini juga berharap kepada semua yang mengikuti Rakor tersebut agar dapat bekerja dengan efektif,inovatif dan bertanggung jawab serta semangat integritas dan transparansi dengan harapan dari kegiatan tersebut nantinya dapat menghasilkan solusi-solusi praktis yang dapat diimplementasikan.
Sementara itu Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V.3 KPK RI Abdul Haris dalam sambutannya mengatakan KPK RI siap membantu tugas dalam tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2024 sebagian besar MCP yang telah dilaksanakan di Maluku Utara mulai meningkat, baik di pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten/kota.
“MCP merupakan bagian tugas pokok penting untuk semua, untuk itu saya berharap komitmen dari Gubernur dan Bupati/Walikota di provinsi maluku utara untuk melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang baik dan jangan segan unntuk menghubungi kami jika memerlukan konsultasi atau mengalami kesulitan baik di dalam mengelola tata pemerintahan” ujar Abdul.
Di Kesempatan yang sama Wakil Wali kota Ahmad Laiman menyampaikan pentingnya Monitoring Center For Prevention (MCP) untuk menjadi komitmen setiap Kepala Daerah agar mencegah secara dini penyelewengan yang ada.
“Ini merupakan hal yang sangat penting maka dari itu harus memiliki komitmen dan bersama-sama kemudian mendorong setiap daerah untuk bisa memperoleh indeks MCP yang sesuai dengan yang diingin, karena ini bukan hanya soal ceremonial belaka dan pemenuhan administrasi saja tetapi kemudian secara substansi bisa mendorong agar pemda nantinya punya peta terhadap area-area tertentu yang memungkinan rawan terjadinya tindak korupsi atau penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan” jelas Ahmad Laiman.(*)
Penulis : HMS
Editor. : S.S.Suhara
