KETUA Wilayah Al Jam’iyatul Washliyah Maluku Utara, Prof.Dr.Jubait Situmorang, M.Ag, menyambut baik Piagam Ternate dari hasil Pertemuan Regional Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI) yang dilaksanakan di Ternate, 23-24 Agustus 2025
Pertemuan yang diikuti Majelis Wilayah KAHMI dan Majelis Daerah KAHMI Se Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya dan Papua Selatan tersebut menghasilkan 7 rekomendasi eksternal yang sangat Visibel.
Yakni, perlunya ditinjau lagi dana bagi hasil untuk daerah-daerah penghasil Sumber Daya Alam Mineral karena sering mengalami penundaan Transfer serta kurang bayar berakibat gangguan arus kas yang dapat menghambat penyelenggaran pemerintahan daerah dan pelaksanaan Pembangunan daerah.
Prof.Jubair menambahkan, selama ini dana bagi hasil belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi daerah penghasil SDA terutama Maluku Utara, Maluku dan Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.
Al Jam’iyatul Washliyah Maluku Utara mendukung KAHMI untuk mendesak pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat mengoptimalkan penyaluran dana Transfer ke daerah-daerah khususnya dana bagi hasil bukan pajak Sumber Daya Alam, guna memberikan penguatan fiskal daerah sebagai sumber pembiayaan Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional, namun belum memberikan efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam Mineral serta daerah sekitarnya.
“Oleh karena itu, KAHMI mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk mengoptimalkan Hilirisasi yang bisa memberi dampak terhadap penyerapan Angkatan kerja lokal, melibatkan pelaku usaha setempat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat daerah,”ucap mantan Warek Dua Bidang Keuangan IAIN Ternate.
Selain itu Prof.Jubair Situmorang juga sepakat pemerintah republik Indonesia memprioritaskan program hilirisasi Sumber daya alam non mineral di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan kehutanan untuk meningkatkan nilai tambah di kawasan Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya dan Papua Selatan.
Mendukung upaya KAHMI untuk memperkuat program strategis Koperasi Desa melalui penguatan modal usaha berupa investasi, modal kerja dan peningkatan kapasitas manajerial koperasi dan perluasan akses pasar. Karena desa merupakan basis ketahanan pangan dan energi serta perekonomian masa depan yang perlu dijaga dan ditumbuhkembangkan.
Pemerintah pusat juga tak bisa menutup mata banyak hambatan pembangunan di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya dan Papua Selatan karena terbatasnya konektivitas dan aksesibilitas. Untuk itu pembangunan infrastruktur, telekomunikasi dan transportasi perlu menjadi prioritas yang tak bisa ditawar.
Al Jam’iyatul Washliyah juga ikut mendorong upaya pembentukan daerah otonom baru (DOB) untuk mendekatkan pelayanan dan memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan.
Pembentukan DOB di wilayah Maluku, Maluku Utara dan Papua harus jadi prioritas dengan memperhatikan fakta bahwa provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam melimpah sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.Soal pemilihan Kepala Daerah juga mendapat perhatian dari Al Jam’iyatul Washliyah.
Menurut Prof.Jubair pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang telah dipraktekkan pasca reformasi selain berbiaya tinggi dan menimbulkan konflik dan transaksional yang mengancam sistem Demokrasi Pancasila juga banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Al Jam’iyatul Washliyah mensuport agar pemerintah dan DPR Republik Indonesia untuk membentuk undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Menurut Prof Jubair, Piagam Ternate merupakan Ijtihad KAHMI nasional untuk mengartikulasi kepentingan untuk pembangunan yang merata di Timur Indonesia
Untuk itu, masih menurut Prof. Jubair, Al Jam’iyatul Washliyah Maluku Utara akan mengawal Piagam Ternate ini bersama KAHMI Maluku Utara.(*)
