PENYERAHAN SK PPPK oleh Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, mendapat apresiasi sekaligus catatan kritis dari Ketua DPD II KNPI Pulau Morotai, Julkifli Samania. Meski menganggap langkah tersebut sebagai wujud pemenuhan janji kampanye, Julkifli menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berhenti sebatas penyerahan SK.
Menurutnya, pelaksanaan penyerahan SK PPPK yang digelar bertepatan dengan Hari Korpri merupakan simbol penting. Namun, di balik simbol itu, ada kewajiban besar yang harus dipikul pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap ribuan honorer yang masih menanti kejelasan.
“Penyerahan SK PPPK pada Hari Korpri memang momentum tersendiri. Ini memberi pesan bahwa tak ada pembedaan antara ASN, semuanya pelayan masyarakat. Tapi komitmen tidak boleh berhenti pada seremoni,” tegas Julkifli.
Ia menyoroti bahwa sebanyak 660 penerima SK tersebut adalah putra-putri daerah yang selama ini menggantungkan harapan pada pemerintah. Karena itu, ia menilai pemenuhan janji kampanye bukan hanya tentang menyerahkan SK, tetapi menjamin agar proses dan kebijakan terkait nasib honorer berjalan transparan dan berkeadilan.
“660 orang ini adalah anak negeri, yang bertahun-tahun bertarung nasib. Ini memang salah satu janji kampanye Bupati Rusli untuk mensejahterakan honorer. Tapi jangan lupa, masih banyak honorer lain yang menunggu kepastian. Pemerintah harus konsisten,” ujarnya.
Julkifli menambahkan, ke depan pemerintah daerah perlu memastikan mekanisme rekrutmen, penempatan, hingga hak-hak PPPK berjalan tanpa diskriminasi ataupun praktik pilih kasih. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dibarengi peningkatan pengawasan serta evaluasi kinerja agar pelayanan publik benar-benar meningkat.
“Penyerahan SK bukan akhir, tapi pintu masuk. Pemerintah harus menjaga integritas proses dan memastikan tidak ada honorer yang diabaikan,” tutupnya.
