PUBLIK Maluku Utara disuguhkan dengan rentetan kritik tajam dari pengamat perikanan, Asmar Haji Daud. Melalui berbagai tulisan, ia konsisten menyerang hasil penelitian lembaga-lembaga bersertifikasi terkait kualitas lingkungan dan air laut.
Hal ini mendapat sorotan dari Ketua Pemuda Pancasila (PP) Halmahera Selatan Rusli Jalil. Rusli menyatakan kritik pengamat perikanan dan juga mantan Kadis Perikanan Halmahera Timur itu justru dinilai sebagai upaya “mencari panggung” yang berpotensi mencederai etika profesi akademisi.
“Sangat disayangkan ketika seorang akademisi yang seharusnya menjunjung tinggi objektivitas, justru terkesan menempatkan diri seolah-olah memiliki kebenaran mutlak di atas lembaga penelitian yang memiliki legitimasi formal dan metodologi teruji,” tegas Rusli
Kritik keras yang dilontarkan Asmar saat ini terasa ironis jika kita menengok kembali masa baktinya sebagai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) periode 2017-2022. Selama menjabat, publik justru mempertanyakan kontribusi nyata dan gebrakan yang ia hasilkan bagi nelayan maupun kelestarian lingkungan di Haltim.
Selama dua tahun menjabat, sektor perikanan Haltim dinilai jalan di tempat. Tidak ada program unggulan yang mampu mengangkat kesejahteraan nelayan lokal secara signifikan atau memperkuat hilirisasi produk perikanan.
Salah satu raport merah yang paling diingat adalah penanganan pencemaran lingkungan. Di tengah maraknya isu kerusakan ekosistem pesisir, kepemimpinan Asmar dianggap gagal dalam melakukan pengawasan dan proteksi.
“Tragedi lingkungan di Pantai Monoropo menjadi bukti nyata kegagalan respons birokrasi saat itu. Sebagai pemangku kebijakan perikanan, Asmar dinilai tidak memiliki langkah konkret dalam memitigasi dampak pencemaran yang merugikan ekosistem dan mata pencaharian nelayan di wilayah tersebut,” ujar Rusli kepada media ini Ahad (21/12/2025)
Rusli juga menyoroti Dampak Ekosistem dan Biota Laut Berdasarkan laporan lingkungan dan keluhan masyarakat seperti kerusakan mangrove penurunan kelimpahan ikan serta terumbu karang.
Kerusakan Mangrove: Vegetasi mangrove yang ditanam sejak 2016 di wilayah ini gagal tumbuh besar dan banyak yang mati karena tertimbun sedimen lumpur nikel yang menutup pori-pori akar napas.
Penurunan Kelimpahan Ikan: Terumbu karang sebagai rumah ikan tertutup lumpur (smothering), menyebabkan nelayan harus melaut hingga bermil-mil jauhnya karena area pesisir tidak lagi produktif.
Pencemaran Logam Berat dan Oli: Terjadi insiden tumpahan oli bekas yang menyebabkan jaring nelayan lengket dan tidak bisa digunakan. Penelitian di Teluk Buli juga sempat mencatat adanya indikasi kadar merkuri (Hg) di atas baku mutu pada titik-titik tertentu dekat aktivitas kapal.
Selain itu , seorang dosen atau akademisi memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi berbasis data, bukan sekadar opini provokatif. Menyerang hasil penelitian lembaga bersertifikasi tanpa dasar riset tandingan yang setara adalah tindakan yang kontraproduktif.
“Saat menjabat sebagai Kepala Dinas saja ia tidak mampu menyelesaikan persoalan lingkungan di depan mata seperti di Monoropo lantas dari mana legitimasi moral itu berasal ketika sekarang ia begitu vokal mengkritisi hasil riset lingkungan pihak lain,” sentil Rusli
Untuk itu, Publik butuh pengamat yang solutif, bukan sekadar kritikus yang amnesia terhadap masa lalunya sendiri. Sebelum melangkah lebih jauh menguliti hasil penelitian orang lain, ada baiknya Asmar Haji Daud berefleksi pada jejak langkahnya di Halmahera Timur. Jangan sampai “panggung” yang ia bangun saat ini justru menjadi bumerang yang mengungkap ketidakmampuannya di masa lalu.
Sementara Asmar Hi Daud selaku pengamat Perikanan ketika dikonfirmasi media ini mengatakan dirinya sangat menghargai perbedaan pandangan di ruang publik, namun ia perlu luruskan agar diskusi tidak bergeser dari substansi ke personal.
“Kritik yang saya sampaikan terhadap laporan kualitas lingkungan dan air laut bukan serangan pada lembaga atau individu, tetapi sebagai catatan akademik tentang prosedur, transparansi data, dan ruang uji ulang, karena dalam praktik ilmiah tidak ada hasil riset yang kebal dari kritik metodologis, termasuk dari lembaga bersertifikasi,”paparnya.
Asmar Hi Daud yang juga dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Khairun Ternate itu menuturkan bahwa etika akademik bagi dirinya adalah sederhana, yakni transparansi, kehati-hatian dalam klaim, dan kesiapan untuk dikoreksi.
“Saya tidak mengklaim kebenaran mutlak. Justru saya mendorong audit independen dan replikasi pengukuran dengan keterbukaan parameter, lokasi, waktu sampling, serta hasil laboratorium agar publik bisa menilai berdasarkan bukti, bukan asumsi,”tuturnya.
“Terkait masa tugas saya di birokrasi, saya tidak mengklaim semua hal berhasil. Ada capaian, ada keterbatasan struktural, tetapi menilai “gagal” harus memakai indikator yang jelas, bukan kesan. Pada periode itu, upaya yang dilakukan sesuai mandat dan sumber daya yang tersedia, mencakup penguatan sarana-produksi dan layanan perikanan seperti dukungan armada/alat tangkap, fasilitasi akses BBM, pembinaan kelompok nelayan, penguatan pascapanen dan rantai pasok (rantai dingin, PPI/TPI), pengembangan kelembagaan ekonomi (koperasi), pelatihan mutu/olah hasil, serta dorongan akses permodalan,”ucap dia.
Lebih lanjut kata dia, di atas semuanya, isu pencemaran dan degradasi ekosistem pesisir adalah persoalan sistemik yang melibatkan tata ruang, perizinan, aktivitas industri, dan penegakan hukum, karena itu jalan terbaik bagi siapa pun yang berbeda pandangan adalah menguji data secara terbuka dan memperkuat pemantauan yang akuntabel demi perlindungan ekosistem dan mata pencaharian nelayan.(Red)
