DEWAN Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC GPM) Kabupaten Pulau Morotai menyoroti kinerja Perusahaan Daerah (PERUSDA) yang dinilai gagal menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah, Ketua DPC GPM Pulau Morotai, Hamjad Mustika, menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak hanya memangkas belanja, tetapi juga serius mengoptimalkan sektor-sektor unggulan yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu sektor yang menjadi sorotan tajam adalah PERUSDA Pulau Morotai yang disebut telah hampir tiga tahun stagnan tanpa kejelasan arah dan kontribusi nyata. Padahal, menurut Hamjad, PERUSDA semestinya menjadi instrumen strategis daerah dalam menjaga keseimbangan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.
“PERUSDA bukan sekadar papan nama. Kalau dibiarkan mati suri bertahun-tahun, ini menunjukkan lemahnya komitmen dan pengawasan pemerintah daerah,” tegas Hamjad.
DPC GPM mendorong agar pemerintah daerah segera menyusun skema penyelamatan dan pengaktifan kembali PERUSDA, termasuk melalui penyertaan modal. Namun, Hamjad menekankan bahwa langkah tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan.
Ia secara tegas memberikan peringatan keras kepada pemerintah daerah agar melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan PERUSDA sebelumnya sebelum satu rupiah pun kembali dikucurkan.
“Jangan ulangi kesalahan lama. Dana yang digunakan PERUSDA bersumber dari APBD, itu uang rakyat. Maka pengelola sebelumnya wajib diaudit secara transparan dan akuntabel. Kalau ada indikasi penyalahgunaan, harus diproses secara hukum,” ujar Hamjad.
Menurutnya, penyertaan modal tanpa audit hanya akan membuka ruang bagi pemborosan anggaran dan potensi korupsi baru. DPC GPM menilai pemerintah daerah harus belajar dari kegagalan masa lalu dan menjadikan PERUSDA sebagai badan usaha yang profesional, bukan tempat parkir kepentingan politik.
“Kalau PERUSDA terus dijadikan beban, lebih baik dibubarkan. Tapi kalau mau dihidupkan, harus bersih, terbuka, dan benar-benar berpihak pada kepentingan ekonomi rakyat Morotai,” tutup Hamjad.(*)
Penulis : Moh
Editor. : S.S.Suhara
