BUPATI Pulau Morotai, Rusli Sibua, mempresentasikan rencana aksi pengembangan inovasi pelayanan publik sektor kesehatan dalam kegiatan Kursus Pemantapan Kepala Daerah yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (23/7/2026) di Jakarta.
Presentasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kursus yang diikuti para kepala daerah selama kurang lebih dua pekan. Dalam pemaparannya, Rusli mengusung tema “Inovasi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan” melalui pengembangan aplikasi terintegrasi Morotai Sehat.
Aplikasi Morotai Sehat dirancang sebagai sistem digital yang mengintegrasikan layanan kesehatan, administrasi kependudukan, kepesertaan BPJS, hingga layanan sosial dalam satu platform. Program tersebut direncanakan diterapkan secara bertahap pada periode 2026–2029.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, mengatakan inovasi tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.
Menurutnya, selama ini masyarakat masih menghadapi berbagai kendala karena pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, kepesertaan BPJS, dan layanan sosial masih berjalan secara terpisah.
“Melalui Morotai Sehat, kita ingin mengubah pola pelayanan yang selama ini terfragmentasi menjadi pelayanan yang terintegrasi. Masyarakat tidak boleh lagi dipaksa berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masyarakat nantinya cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pintu masuk layanan. Sistem kemudian akan menghubungkan data kependudukan, kepesertaan BPJS, data sosial, hingga fasilitas kesehatan sehingga proses pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.
Muhammad Umar Ali menambahkan, inovasi tersebut juga disiapkan untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Menurutnya, warga yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap maupun belum terdaftar sebagai peserta BPJS diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang panjang sebelum memperoleh pelayanan kesehatan.
“Bagi masyarakat di wilayah terpencil, setiap perjalanan menuju pusat pelayanan membutuhkan waktu dan biaya. Karena itu, digitalisasi harus benar-benar digunakan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar membangun aplikasi,” katanya.
Ia menambahkan, melalui Morotai Sehat, masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan namun belum memiliki dokumen kependudukan lengkap tetap dapat memperoleh pelayanan. Proses administrasi akan dibantu secara terintegrasi, termasuk melalui verifikasi menggunakan surat keterangan dari pemerintah desa.
Muhammad Umar Ali menegaskan, keberhasilan Morotai Sehat tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kolaborasi antarperangkat daerah serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Morotai Sehat bukan hanya aplikasi, tetapi sebuah perubahan cara kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan inovasi ini membutuhkan integrasi data, koordinasi antarinstansi, serta komitmen bersama untuk menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama,” pungkasnya.(*)
Penulis : Moh : Editor : S.S.Suhara
