PERGESERAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2026 turut menyentuh alokasi anggaran pendidikan, khususnya program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)-BOS Reguler yang sebelumnya digabung antara PAUD Negeri dan Swasta kini dipisahkan berdasarkan status satuan pendidikan.
Informasi yang diperoleh media ini, Berdasarkan dokumen pergeseran APBD 2026, total anggaran BOSP-BOS Reguler untuk PAUD sebesar Rp2.155.300.000. Dalam dokumen APBD induk, anggaran tersebut masih tercatat sebagai satu kesatuan tanpa pemisahan antara sekolah negeri dan swasta.
Namun, dalam dokumen pergeseran anggaran, alokasi tersebut kemudian dirinci menjadi Rp692.300.000 untuk PAUD Negeri dan Rp1.463.000.000 untuk PAUD Swasta. Perubahan itu sempat memunculkan pertanyaan lantaran dalam dokumen pergeseran terlihat adanya pengurangan alokasi sebesar Rp1,463 miliar pada kelompok PAUD Negeri, sementara PAUD Swasta memperoleh alokasi dengan nominal yang sama.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, Rusdy Yaman, menegaskan bahwa perubahan tersebut bukan merupakan pemotongan anggaran untuk PAUD Negeri, melainkan hanya pemisahan alokasi yang sebelumnya masih digabung.
“Jadi begini Pak, untuk BOSP PAUD 2026 sebesar Rp2.155.300.000 itu di DPA Induk masih gabungan antara Negeri dan Swasta,” jelas Rusdy, Saat dikomfirmasi, Senin (16/11/2026).
Ia mengatakan, pemisahan anggaran tersebut dilakukan setelah adanya pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengharuskan alokasi BOSP untuk satuan pendidikan negeri dan swasta dipisahkan.
“Pada saat pemeriksaan BPK kemarin, diharuskan dipisah antara negeri dan swasta. Maka pada saat pergeseran anggaran kemarin, langsung dipisah sebesar Rp692.300.000 untuk Negeri dan Rp1.463.000.000 untuk Swasta,” ungkapnya.
Rusdy kembali menegaskan bahwa tidak ada pengurangan anggaran untuk PAUD Negeri. Menurutnya, pembagian tersebut telah disesuaikan dengan jumlah satuan pendidikan berdasarkan status sekolah, baik negeri maupun swasta.
“Tidak ada pengurangan untuk sekolah negeri, karena pembagian tersebut sudah sesuai jumlah sekolah, negeri dan swasta,” tegasnya.
Rusdy menambahkan, pemisahan serupa juga dilakukan terhadap alokasi Dana BOS untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Anggaran untuk sekolah negeri dan swasta kini dirinci secara terpisah dalam dokumen anggaran.
Dengan demikian, pergeseran alokasi BOSP PAUD sebesar Rp1,463 miliar tersebut bukan berarti anggaran baru yang dialihkan dari PAUD Negeri ke PAUD Swasta, melainkan bagian dari total anggaran Rp2,155 miliar yang sebelumnya belum dipisahkan berdasarkan status satuan pendidikan.
Meski demikian, transparansi rincian alokasi dan dasar perhitungan pembagian anggaran tetap penting agar publik dapat mengetahui besaran dana yang diterima masing-masing satuan pendidikan serta memastikan penyaluran BOSP sesuai kebutuhan operasional sekolah.(*)
Penulis : Moh : Editor : Redaksi






