Rp 1,8 Miliar Denda Labkesmas Morotai Belum Lunas, Kadis Kesehatan Hanya Andalkan Janji Penyedia!

Proyek Rp15,3 Milliar Labkesmas Pulau Morotai.

PENYELESAIAN denda keterlambatan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, masih menyisakan persoalan serius. Dari total denda sebesar Rp1.824.872.054,05, pihak ketiga atau penyedia pekerjaan baru membayar Rp200 juta. Sementara sisa sekitar Rp1,62 miliar diklaim akan dilunasi secara bertahap.

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Pulau Morotai, Ahdad Hi. Hasan, mengakui adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait denda keterlambatan pembangunan Labkesmas tersebut.

Ahdad menjelaskan, pihaknya telah menindaklanjuti temuan BPK dengan meminta penyedia atau pihak ketiga segera menyelesaikan kewajiban pembayaran denda keterlambatan pekerjaan.

“Rp1,8 miliar itu temuan BPK atas keterlambatan denda dan itu telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dengan cara meminta kepada pihak ketiga untuk segera melakukan pembayaran denda. Itu sudah dilakukan, namun sampai hari ini pihak ketiga baru membayar Rp200 juta. Sisanya akan dicicil oleh pihak ketiga,”ungkap Ahdad saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

Meski demikian, pembayaran yang dilakukan penyedia hingga saat ini baru mencapai Rp200 juta. Artinya, masih terdapat sekitar Rp1,62 miliar kewajiban denda yang belum diselesaikan. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan pembayaran yang telah dilakukan.

Menurut Ahdad, pihak ketiga telah menyampaikan komitmen untuk melunasi sisa denda setelah pekerjaan pembangunan Labkesmas selesai dilaksanakan. Dengan demikian, penyelesaian kewajiban tersebut masih bergantung pada janji penyedia.

“Terkait dengan sisanya, saat pihak ketiga masih melakukan pekerjaan, mereka berjanji bahwa setelah pekerjaan selesai, maka akan dilunasi,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hingga kini Dinas Kesehatan masih menunggu realisasi komitmen penyedia untuk menyelesaikan sisa denda. Padahal, kewajiban pembayaran denda keterlambatan merupakan penerimaan daerah yang harus dipastikan masuk ke kas daerah, bukan sekadar bergantung pada janji pihak ketiga.

Jika mengacu pada total denda Rp1.824.872.054,05, pembayaran Rp200 juta baru mencakup sekitar 10,96 persen. Sementara sekitar 89,04 persen atau Rp1,62 miliar lainnya masih belum dilunasi. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Kesehatan untuk memastikan penagihan berjalan sampai seluruh kewajiban diselesaikan.

Informasi yang dihimpun media ini, temuan tersebut diungkap BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 16.A/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2025.

Dalam LHP tersebut, BPK mencatat total denda keterlambatan dari 12 paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan KB mencapai Rp1.979.961.467,58. Pembangunan Labkesmas menjadi penyumbang terbesar dengan nilai denda Rp1.824.872.054,05 atau sekitar 92 persen dari keseluruhan temuan.

BPK juga mengungkapkan bahwa hingga pemeriksaan berakhir, belum terdapat pembayaran denda keterlambatan melalui penyetoran ke kas daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah pada Dinas Kesehatan dan KB sebesar Rp1.979.961.467,58.

Selain persoalan denda, BPK turut menyoroti pengawasan kepala dinas yang belum memadai serta lemahnya pengendalian kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengendalian pekerjaan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Atas persoalan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pulau Morotai memerintahkan kepala dinas terkait untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian kontrak serta memproses denda keterlambatan kepada penyedia agar disetorkan ke kas daerah.

Kini, meski Dinas Kesehatan mengklaim telah menindaklanjuti temuan tersebut, pembayaran Rp200 juta belum menyelesaikan kewajiban denda pembangunan Labkesmas. Sisa sekitar Rp1,62 miliar masih menunggu pelunasan berdasarkan janji penyedia.

Publik pun menanti ketegasan Dinas Kesehatan dalam memastikan komitmen tersebut benar-benar direalisasikan, sehingga denda keterlambatan tidak sekadar berhenti pada janji, tetapi benar-benar masuk ke kas daerah.(*)

penulis : Moh : Editor : Redaksi

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *