Foto: Sekertaris SBGN Maluku Utara, Sofyan Abubakar
PIKIRANPOST.COM– Perusahan Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di Kelurahan Rum Balibunga Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara , diduga takut terhadap oknum calo pada proses rekrutmen karyawan.
Pasalnya, perusahan plat merah yang sudah berdiri puluhan tahun ini tidak terbuka dalam proses rekrutmen karyawan.
Sehingga, perusahan tersebut diduga diatur oleh para calo yang memasukan setiap kenalannya menjadi karyawan.
Hal itu kemudian dilaporkan ke Serikat Buruh Garda Nusantara (SBGN) Wilayah Maluku Utara dan diterima langsung oleh Sofyan Abubakar Sofyan. Dia menilai apa yang dilakukan PLTU telah melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dirinya meminta Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk dapat bersikap, sehingga hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi.
“PLTU inikan milik negara, proses rekrutmen itu harus terbuka ke publik, bukan karena ada oknum calo yang punya sedikit pengaruh diluar lalu PLTU takut dan mau diatur begitu saja,”terangnya, Kamis (28/9/2023).
Bahkan, kata Sekretaris SBGN Maluku Utara, PLTU Kota Tidore Kepulauan salah satu perusahan negara yang paling menutup diri dari publik. Sehingga Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bisa harus bersikap dan mengeluarkan ketegasan terhadap PLTU.
“Kami sudah mengantongi sejumlah bukti-bukti terkait dengan proses rekrutmen karyawan itu, kami juga minta Pemkot Tidore bisa menyikapi ini dengan menyurat ke PLTU untuk terbuka dalam proses rekrutmen karyawan, baru-baru ini juga ada salah satu ritel moderen yang masuk di Tidore dan pada proses rekrutmen itu bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, PLTU tidak bisa begitu ka, masa Pemerintah harus kalah sama calo,” jelasnya.
Ia menambahkan, akibat dari ketidakterbukaan dalam proses rektutmen karyawan ini, membuat sejumlah masyarakat di lingkaran PLTU mulai tersinggung. Sehingga hal ini kemudian akan ditakutkan akan terjadinya konflik akibat sikap dari PLTU yang mau diatur oleh calo.
“Masyarakat sudah mulai tersinggung dengan sikap PLTU yang takut dengan calo, kami khawatir hal ini akan menjadi konflik, Pemerintah harus turun tangan atasi hal ini,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan wartawan media ini sedang melakukan konfirmasi ke pihak PLTU Tidore Kepulauan.(*)
