Kadis Diskominfosan Provinsi Maluku Utara, Iksan Arsad
PIKIRANPOST.COM–Keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang diperlukan.
Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Provinsi Maluku Utara, Iksan Arsad kepada pikiranpost.com Jum’at (15/12) di Ternate mengatakan tahun ini keterbukaan informasi publik lingkup OPD (organisasi perangkat daerah) di Malut mengalami kenaikan.
“Khusus keterbukaan badan publik kita naik, tapi untuk pemerintah lingkup se-kabupaten/kota di Malut itu penilaian metodologinya ada yang berbeda. Kami tidak punya garis koordinasi untuk itu karena kabupaten/kota penilaiannya masing-masing,” tandasnya.
Terpisah Kabid Pengelolaan Informasi dan Kapasitas Sumberdaya, Diskominfosan Malut, Guntur Sudirman menjelaskan sebelumnya Malut selalu berada di posisi bawah, namun dalam dua tahun terakhir sudah masuk dalam kategori cukup informatif.
“Sehingga poinnya itu sekitar 69, lalu untuk tahun ini target kami itu 80 poin. Angka itu kalau dikategorikan sudah menuju informatif. Nah yang paling tinggi adalah informatif,” bebernya.
Guntur mengungkapkan, pada bulan November kemarin, pihaknya telah mengisi kuesioner E-monev monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi dari pusat, dimana nilai yang berhasil dicapai yaitu 80 persen.
Kemudian kata Guntur, dirinya bersama Kadis Kominfosan dan Sekda Samsudin Kadir telah melakukan presentasi kepada Komisi Informasi terkait perkembangan dukungan dan komitmen Pemprov terhadap keterbukaan informasi publik.
Insya allah hasilnya nanti bagus, karena semakin tinggi pejabat yang datang baik itu Gubernur, Wagub, ataupun Sekda, maka insya allah akan baik, sehingga kami yakin target yang diinginkan itu bisa tercapai,” pungkasnya.(*)
Penulis : Ihdal Umam
Editor : S.S Suhara
