Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, Muzakir Gamgulu
PIKIRANPOST.COM – Pembangunan tahap lanjutan gedung kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ternate di Kelurahan Kalumata, Ternate Selatan pada tahun 2024 ini tak akan diakomodir dalam APBD.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, Muzakir Gamgulu Senin (27/5) kemarin di kompleks DPRD Ternate usai pihaknya menggelar pertemuan dengan pihak Dinsos.
Gedung kantor ditargetkan menelan anggaran Rp. 8 Miliar. Namun sampai akhir tahun 2024 baru direalisasi Rp. 4.1 Miliar. Sehingga kemarin Dinsos mengusulkan penambahan anggaran.
“Tapi ternyata saat pembahasan APBD progress perencanaan itu tidak masuk dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) untuk dibahas dalam KUA PPAS. ,” imbuhnya.
“Makanya kita tidak berani usulkan tahun ini (2024) pembangunan lanjutan untuk kantor Dinsos,” sambungnya.
Progress pekerjaan sudah dilakukan 100 persen di tahun anggaran 2023, sebut Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, tapi pembayarannya masih 60 persen. “Pemerintah masih hutang ke pihak ketiga 40 persen. Itu yang menjadi masalah,” bebernya.
Oleh karena belum bisa pindah ke bangunan kantor baru, terpaksa pihak Dinsos saat ini memperpanjang kontrak sewa gedung kantor untuk melakukan aktivitas perkantoran selama tahun 2024.
Muzakir yang biasa disapa Ko Jek menjelaskan, memasukan anggaran untuk pembangunan lanjutan dalam APBD perubahan juga dinilai sulit, mengingat waktu yang sangat singkat dari proses pelelangan sampai pengerjaan.
“Komisi I sarankan masuk ke APBD Induk 2025. Sebagaimana saran dari KPK bahwa untuk program fisik tidak disarankan ke APBD Perubahan sehingga Komisi I tidak bisa mengakomodir,” pungkasnya.(*)
Penulis : Ihdal Umam
Editor : S.S Suhara
