PIKIRANPOST.com– Sempat heboh gara-gara penyalahgunaan bantuan perahu nelayan oleh seorang oknum DPRD Kota Ternate berinisial MS untuk keluarganya di Gane Timur Halsel membuat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) diminta lebih selektif dalam membagikan bantuan kepada nelayan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Sudarno Taher Kamis (2/2) seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DKP mengatakan meraka harus betul-betul menyaring proposal yang masuk walaupun dari DPRD ataupun dari nelayan itu sendiri.
“Sebelum dibagikan dinas sudah harus meminta untuk ceklis di lapangan. Apakah yang memperoleh betul seorang nelayan, sehingga kedepannya tidak ada lagi kesalahan siapa yang terima bantuan,” beber politisi PKS yang digadang-gadang maju dalam pemilihan Pilwako 2024 itu
Sementara pada pembahasan yang lain kata dia, di tahun ini ada 24 Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD berupa bantuan perahu nelayan yang tidak terakomodir melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga cukup disayangkan.
“Nanti juga ada bantuan bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID). Jadi itu yang kita stresing untuk DKP agar mengutamakan pokir. Karna bagaimanapun Pokir berasal dari aspirasi masyarakat. Bukan dari partai atau yang lainnya sehingga penting untuk diakomodir,” pungkasnya.(*)
Penulis : Ihdal Umam
Editor. : S.S.Suhara
