BELUM tersalurkannya Dana Bagi Hasil (DBH) milik Kabupaten Pulau Morotai dari Pemprov Malut menuai sorotan. DPD II KNPI Pulau Morotai secara tegas menantang Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, untuk menjelaskan alasan penumpukan DBH sebesar Rp 17 miliar yang hingga kini belum dicairkan.
Ketua DPD KNPI Julkifli Samania, menyebut sikap Pemprov Maluku Utara tidak wajar dan memberi kesan bahwa Pemerintah Provinsi justru memperlihatkan ketidaknyamanan terhadap masyarakat Morotai 88 Desa 6 Kecamatan.
“Kabupaten lain sudah cair, tapi Morotai justru dibiarkan menumpuk hingga Rp 17 miliar. Ini janggal. Kita patut curiga ada apa di balik ini,” tegas Ketua KNPI Morotai.
Menurut KNPI Morotai, keterlambatan DBH bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan berpotensi merugikan masyarakat Morotai secara langsung. Terlebih saat ini kondisi fiskal daerah disebut “di titik paling sempit” setelah adanya pemotongan anggaran sebesar Rp 200 miliar.
“DBH itu milik masyarakat Morotai. Menahannya sama saja menahan hak masyarakat,” kritik Ketua KNPI.
KNPI Morotai, juga menyinggung bahwa Gubernur Sherly Tjoanda memperoleh banyak dukungan politik dari Morotai pada pemilihan sebelumnya, sehingga sikap acuh terhadap persoalan anggaran Daerah dinilai kontradiktif.
“Mestinya Ibu Gubernur punya empati. Kalau Morotai maju, Provinsi juga ikut maju. Jangan semua energi dihabiskan untuk tampil di ruang publik, FB, tweet, tiktok, Podcast dan turun ke semua titik, tapi urusan Morotai diabaikan. Bukankah itu bentuk pencitraan?,”ungkapnya
Organisasi kepemudaan itu menegaskan bahwa penundaan DBH telah menghambat berbagai program prioritas, termasuk pelayanan publik, infrastruktur, hingga pemulihan fiskal Daerah yang masih membayar bunga hutang PEN 200 Milyar, Dosa Peninggalan Pemerintah Sebelumnya.
KNPI Morotai menuntut Gubernur segera mengambil keputusan dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Jangan menganggap remeh masalah ini, sebab ini merupakan hak masyarakat Morotai.
“Kami minta Gubernur berpikir matang. Tidak ada gunanya hadir terus dengan agenda politik bila kebutuhan dasar masyarakat Morotai justru diabaikan.”tegasnya. Seraya berjanji selama belum ada realisasi dari Pemprov Malut maka publik Morotai akan terus menyoroti.(*)
Penulis : Moh
Editor. : S.S.Suhara
