ANTUSIAS menyambut perayaan hari Desa Nasional mendapat perhatian besar dari Pemerintah Daerah Pulau Taliabu dengan perencanaan kegiatan yang akan di helat pada 11-15 Januari 2025. Hal ini menunjukan keberpihakan dan komitmen Pemda Setempat terhadap Desa sebagai fondasi pembangunan Bangsa
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Pulau Taliabu Riki Yakub Ode Antea kepada media ini melalui keterangan tertulisnya, Sabtu 10 Januari 2025 mengaku salut dan memberikan apresiasi terhadap langkah yang di ambil oleh Pemda Taliabu
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Pulau Taliabu atas komitmennya dalam merencanakan kegiatan besar guna memperingati Hari Desa Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 11-15 Januari 2026 mendatang.
“Langkah Bupati adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap eksistensi desa sebagai fondasi pembangunan bangsa sekaligus langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.Kami menyambut baik dan siap mendukung penuh inisiatif Bupati. “Ungkap Riki.
Riki menjelaskan Hari Desa Nasional bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penguatan kedaulatan desa.
Perhatian Bupati terhadap hari bersejarah ini menunjukkan visi besar beliau dalam memajukan Pulau Taliabu dari pinggiran,” “ujarnya.
Kendatipun demikian, alih-alih semua perangkat pemerintah di tingkat bawah atau pemerintah desa bisa seiring dengan semangat Pemda Taliabu, malah berlainan dan terkesan cuek. Hal ini juga mendapat sorotan langsung dari DPC ABPEDNAS Taliabu akibat beberapa ulah oknum kepala desa yang tidak perduli dan terkesan cuek akan kegiatan tersebut
Riki menjelaskan di tengah Bupati berupaya mengangkat marwah desa di tingkat nasional, justru ada beberapa oknum Kepala Desa yang seakan-akan masa bodoh dan mengabaikan koordinasi kegiatan ini. Kami mengecam keras sikap tersebut,
“Beberapa kepala desa ini dengan sengaja tidak menyampaikan undangan dan mengakomodasi pihak-pihak yang diundang dalam kegiatan dimaksud yang diantaranya ada BPD, LPM, Kopdes, PKK dan UMKM. ABPEDNAS menilai tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap semangat otonomi desa dan instruksi pimpinan daerah,” tegasnya.
Menurut Riki, setiap Kepala Desa seharusnya menjadi garda terdepan dalam merespons kegiatan yang berkaitan dengan identitas dan kemajuan desa. Sikap abai oknum-oknum tersebut dianggap bisa menghambat harmonisasi pembangunan di wilayah Pulau Taliabu.
“Secara kelembagaan DPC ABPEDNAS meminta kepada Instansi/Dinas terkait untuk mengevaluasi kinerja para oknum Kepala Desa yang bersangkutan. Mereka berharap seluruh elemen desa dapat bersatu padu menyukseskan Hari Desa Nasional pada 15 Januari nanti demi kemajuan seluruh masyarakat desa di Pulau Taliabu. “Pungkasnya.(*)
