PROYEK jalan tani senilai Rp 300 juta sepanjang 3 kilometer, di Desa Morodadi, Kecamatan Morotai Selatan, kembali menuai sorotan tajam.
Kritik keras kali ini datang dari Koordinator Samurai Distrik Unipas Morotai, Rian Tatapa, yang menilai pekerjaan di bawah tanggung jawab Dinas PUPR Pulau Morotai bermasalah dari sisi mutu maupun progres penyelesaian.
Rian menegaskan, munculnya kerusakan di sejumlah titik padahal proyek belum dinyatakan rampung menjadi sinyal kuat adanya kelemahan teknis di lapangan. Kondisi itu, menurutnya, tak bisa dianggap sepele karena menunjukkan dugaan rendahnya kualitas pelaksanaan sejak tahap awal pekerjaan.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Seharusnya, proyek infrastruktur yang menyangkut akses petani menuju lahan produksi dikerjakan dengan standar mutu yang ketat, bukan justru menimbulkan persoalan baru sebelum dimanfaatkan secara maksimal.
“Kalau sebelum selesai sudah rusak, wajar masyarakat curiga. Anggarannya tidak kecil, kualitas harusnya jadi yang utama,” tegas Rian, Sabtu (31/1/2026).
Tak hanya soal kualitas, keterlambatan pekerjaan turut menjadi perhatian. Proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 itu hingga akhir Januari 2026, bahkan mendekati Februari, disebut belum juga tuntas. Situasi ini dinilai mencerminkan lemahnya manajemen waktu, serta pengendalian pelaksanaan proyek di lapangan.
Rian mengungkapkan, dugaan persoalan serupa juga berpotensi terjadi pada proyek jalan tani lain yang tersebar di tiga kecamatan berbeda. Dari total sekitar 15 kilometer jalan dengan pagu kurang lebih Rp1,5 miliar yang bersumber dari DAU 2025, disebut telah dicairkan 100 persen. Ia mengingatkan agar kondisi di Morodadi tidak menjadi gambaran umum buruknya kualitas proyek jalan tani di desa atau kecamatan lain.
Menurutnya, fakta tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Oleh karena itu, Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, didesak segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas PUPR beserta jajaran teknisnya agar pengawasan proyek infrastruktur tidak lagi lemah dan berujung merugikan masyarakat tani.
Rian menambahkan, jika tidak ada langkah evaluasi dan perbaikan nyata dari pemerintah daerah, pihaknya tidak akan tinggal diam.
Samurai Distrik Unipas Morotai, kata dia, siap menggelar aksi demonstrasi bahkan memboikot aktivitas di Kantor Bupati sebagai bentuk protes atas dugaan buruknya pengelolaan proyek jalan tani tersebut.(*)
Penulis : Moh
Editor. : S.S.Suhara
