Suasana pertemuan Pemkot Tidore Kepulauan dengan stakholder lainnya.
PIKIRANPOST.COM– Dengan inflasi yang rendah dan stabil, dapat menjaga stabilitas makro ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi Kota Tidore Kepulauan sudah bergerak naik dari 1,28 persen menjadi 3,09 persen di tahun 2022.
Demikian sambutan tertulis Walikota Tidore Kepulauan dibacakan Sekretaris Daerah Ismail Dokumalamo saat membuka dengan resmi Kegiatan Rapat Koordinasi Haigh Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tidore Kepulauan bertempat di Ruang Rapat Kantor Walikota, Rabu (27/12/2023).
“ Kita ketahui bersama, bahwa saat ini, inflasi menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap minggu terus melakukan koordinasi dengan daerah, Patut disyukuri, TPID Kota Tidore Kepulauan sangat pro aktif bekerja mengendalikan inflasi secara konsisten dan disyukuri pula, berbagai insentif fiskal telah kita raih, terutama kinerja inflasi yang semakin baik dan terkendali “ ucap Ismail.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan juga menambahkan di sisi sosial, kemiskinan juga menurun menjadi 5,99 persen, termasuk kemiskinan ekstrem, yang tinggal 1,32 persen,kemiskinan ekstrem di tahun 2024 bisa menjadi zero, Tentu itu semua dapat terwujud dengan komitmen dan kerja keras semua pihak, khususnya TPID Kota Tidore Kepulauan dalam menjaga dan mengendalikan inflasi.
“ Tim TPID terus menjaga kekompakan dalam bekerja, terus berkoordinasi dengan berbagai pihak secara baik dan tuntaskan berbagai hal yang belum selesai,Kami juga mengharapkan agar langkah-langkah konkrit terus dimaksimalkan. Harga barang terus dipantau, gerakan menanam terus ditingkatkan, operasi pasar murah, subsidi transportasi dan sejumlah langkah lainnya, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab” harap Ismail diakhir sambutannya.
Sementara itu Kepala Perwakilan dari Bank Indonesia Propinsi Maluku Utara Setian menyampaikan bahwa terkait dengan kondisi inflasi untuk Kota Tidore di Bulan November Tahun 2023 sempat mengalami deflasi, jadi hampir sepanjang tahun 2023 di Maluku Utara tidak mengalami inflasi.
Berharap kepada Tim TPID tetap melakukan antisipasi untuk pengendalian inflasi supaya memberikan tekanan ke beberapa komoditas pangan. Komoditas-komoditas yang menjadi perhatian diantaranya Cabe Rawit, Cabe Merah dan Gula Pasir.
Kegiatan yang dilanjutkan dengan pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pusat (BPS) Statistik Kota Tidore Oki Afrizal menjelaskan terkait perkembangan inflasi Kota menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di momen Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024.
Komoditas Penyumbang Inflasi/ Deflasi Month to Mont diantaranya Komoditas utama penyumbang inflasi di Bulan November 2023 yaitu Bawang Putih dan Cabe Merah sedangkan komoditas utama penyumbang deflasi Ikan Cakalang yang diawetkan, Beras dan Telur Ayam Ras. Komoditas Penyumbang Inflasi adalah Cabe Rawit, Cabe Merah, Tomat Kentang dan Telur.
Kepala Perum Bulog Cabang Ternate Zadrach Evert Pattiwael dalam paparannya mengatakan selain penugasan dari Pemerintah Pusat untuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah melalui CBP Bencal & CBP OP (SPHP), Perum BULOG Juga mengemban Penugasan pada Penyaluran atau Penjualan untuk saluran Golongan Anggaran/Kelembagaan yang juga bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah agar bisa menyediakan Cadangan Beras Daerah.
Zadrach Evert Pattiwael juga menambahkan Ruang lingkup kerja sama Perum BULOG dengan Pemerintah Daerah lewat Perjanjian Jual Beli Daerah yang dikenal dengan Cadangan Beras Pemerintah Daerah.Penjualan ataupun Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang didasari dengan Perjanjian Jual Beli Perum BULOG yang diwakilkan Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah yang diwakilkan melalui Dinas Ketahan Pangan Provinsi/Kabupaten.
“Untuk Harga Perolehan Beras sesuai dengan Harga yang di terbitkan oleh Kementerian Keuangan pada setiap tahunnya,”kata dia.
Wakapolresta Tidore AKBP Edy Sugiharto menyampaikan Propinsi Maluku Utara ini cukup rentan terjadi inflasi terkait dengan kenaikan harga-harga sehingga disarankan kepada instansi terkait untuk rutin melaksanakan operasi pasar dengan melibatkan pihak Polri maupun TNI selaku satgas pangan.(*)
Penulis : HMS
Editor. : S.S.Suhara
