SAYA SANGAT menikmati sesi diskusi webinar dalam rangka memperingati hari pendidikan Nasional bersama Dr. Kasman (Wakil Bupati Halmahera Utara) Sahabat saya Dr. Abubakar Abdullah (Kadis Pendidikan Provinsi) serta senior saya Dr. Herman Oesman (Dosen UMMU). Diskusi dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Al-Washliyah Provinsi Maluku Utara dan ICMI. Sesi yang menarik karena berkaitan dengan hal paling substansial bagi arah perubahan negeri ini.
Mengutip Nelson Mandela “Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia”. Perubahan tidak mungkin dicapai oleh suatu bangsa atau daerah kecuali kita mulai dengan pembenahan arah pendidikan kita.
Sebagai bangsa, kita memiliki konstitusi yang menegaskan tujuan berdirinya negara dalam pembukaan UUD 1945 “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Tugas paling esensial dari Republik ini adalah Pencerdasan Warga Negara. Dan hanya lewat Pendidikan pencerdasan warga negara bisa terwujud. Para pendiri bangsa ini sadar bahwa kemerdekaan hanyalah pintu gerbang, tetapi ingin menjadi bangsa maju tak ada pilihan lain kecuali Pendidikan yang berkualitas.
Pemerintah Nasional Hari ini terus menggelorakan semangat Indonesia Emas 2045. Suatu periode dimana Indonesia mengubah standar bernegara menjadi negara besar dengan generasi yang tercerdaskan. Sekali visi ini hanya bisa diwujudkan dengan standar Pendidikan terbaik. Kita semua menginginkan “Indonesia Emas bukan Indonesia Cemas”.
Bincang soal arah Pendidikan Maluku Utara, sebagai Senator Republik Indonesia mewakili Provinsi Maluku Utara saya terus menyuarakan perlu Keperpihakan negara pada sektor pendidikan di Maluku Utara dalam setiap sesi rapat Kerja dengan Kementerian Pendidikan, kebetulan saya ada di Komite III yang membidangi Pendidikan.
Bicara Arah Pendidikan, tidak bisa kita lepaskan dari kecenderungan global. Perubahan Iklim, pasar tenaga kerja, kemajuan teknologi, arus urbanisasi dan Geopolitik dan Geostrategis dunia yang terus mengalami perkembangan yang begitu cepat. Begitu juga arah pendidikan Maluku Utara tidak bisa hanya dengan membaca kondisi antar daerah Kabupaten dan Kota. Arah Pendidikan Maluku Utara harus memperhitungkan kebutuhan nasional dan tentu saja trend global. Disinilah pekerjaan rumah sekaligus tugas kesejarahan kita dimulai.
Arah pendidikan kita menurut saya tidak sekedar “Gratis”. Karena keberhasilan pendidikan itu tak hanya siswa tetapi juga Guru dan infrastruktur pendidikan. Karena itu saya tentu mengapresiasi program pendidikan gratis tetapi tidak melupakan kesejahteraan para guru dan peningkatan kualitas sekolah dan institusi pendidikan tinggi kita.
Kita mengenal trilogi pendidikan, dimana proses pendidikan tidak hanya menjadi ranah lembaga sekolah, tetapi lingkungan keluarga & masyarakat. Pada poin ini saya menegaskan kembali gagasan bahwa perlu pelibatan sektor swasta di Maluku Utara khususnya industri pertambangan agar memberikan kontribusi penting bagi pendidikan di Maluku Utara yang selama ini dalam pandangan saya masih sangat minim kontribusinya.
Mengurusi pendidikan di Maluku Utara tidak bisa mengandalkan APBD dan APBN semata. Sektor Tambang di Maluku Utara sudah mendapatkan keuntungan yang besar setiap tahun. Masa untuk mendanai pendidikan saja tidak boleh. Karena itu mekanisme pembiayaan seperti ini juga saya telah usulkan dalam sesi perdebatan di senayan.
Jika kita semua percaya pada institusi pendidikan dan para pendidik kita maka, maka penanaman nilai agama dan pelajaran moral & pembentukan karakter anak bangsa harus juga kita serahkan pada para guru kita. Saya tidak sepakat dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memasukan anak usia sekolah ke barak militer dengan alasan nakal dan lainnya.
Saya percaya para guru kita bisa mendidik mereka asal masyarakat terutama orang tua menghormati para guru sebagai pendidik. Jangan lagi ada orang tua yang mengkriminalisasi para guru ketika guru menghukum murid. Kriminalisasi Guru akan mengurangi semangat para guru untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai moral dan kedisplinan.
Di penghujung diskusi saya tegaskan kembali, pemerintah pusat dan daerah harus satu visi dalam membangun pendidikan kita. Pemerintah harus memastikan terlaksananya program Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah). Pemerataan Akses Pendidikan, Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran. Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas.
Untuk masa depan pendidikan Maluku Utara, saya juga menyoroti perlunya produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja melalui pendidikan vokasi. Kita juga fokus pada kualitas pendidik dan tenaga kependidikan kita dan mobilitas guru antar daerah dalam memenuhi kebutuhan guru di setiap sekolah dengan merata.
Hal paling substansial dari pendidikan kita adalah kepemimpinan nasional dan daerah yang memahami pendidikan. Suka tidak suka, arah dari pendidikan sangat bergantung pada keputusan politik negara dan daerah dan itu kepemimpinan politik di semua level menjadi variabel penentu arah pendidikan kita.(*)
