DISKUSI mengenai deforestasi di Indonesia sering kali dibungkus dengan narasi optimisme. Pemerintah mengklaim deforestasi menurun secara netto, rehabilitasi hutan meningkat, dan program reforestasi berjalan sesuai target. Di permukaan, semua itu terdengar menjanjikan. Namun jika kita mengkajinya secara ekologis dan memeriksa fakta lapangan, terutama di wilayah seperti Sumatra dan Halmahera, narasi tersebut lebih mirip ilusi kosmetik yang menenangkan telinga tetapi menutup mata pada kerusakan sesungguhnya. Dan dalam konteks ini, rencana pembangunan Trans Kieraha menjadi contoh konkret bagaimana proyek infrastruktur justru memperbesar deforestasi dan tidak bisa ditebus oleh reforestasi apa pun.
Pertama-tama, penting untuk membedakan apa itu deforestasi dan apa itu reforestasi. Deforestasi adalah kehilangan hutan sebagai ekosistem, bukan sekadar hilangnya batang pohon. Hutan primer memiliki lapisan-lapisan vegetasi, keanekaragaman hayati tinggi, jaringan akar yang mengikat tanah, mikroorganisme yang menjaga siklus nutrisi, dan fungsi hidrologis yang mempengaruhi iklim lokal maupun regional. Reforestasi, di sisi lain, hanyalah proses penanaman pohon kembali tanpa jaminan dapat memulihkan struktur ekologis kompleks yang hilang. Ketika pemerintah menyatakan deforestasi menurun karena jumlah pohon yang ditanam meningkat, pernyataan itu secara sains tidak dapat membenarkan hilangnya ekosistem tua yang terbentuk selama ratusan tahun.
Dalam laporan-laporan terbaru tentang bencana banjir bandang di Sumatra Utara, terlihat jelas hubungan langsung antara kerusakan hutan di Batang Toru dan intensitas banjir. Ketika pohon tua ditebang, kapasitas hutan menyerap air dan menahan aliran permukaan hilang. Hujan ekstrem kemudian langsung berubah menjadi banjir besar. Inilah dampak dari gangguan hidrologis akibat deforestasi. Reforestasi tidak bisa mengembalikan fungsi ini dalam waktu dekat: butuh puluhan tahun agar pohon muda memiliki kemampuan serupa, dan itu pun jika mereka tumbuh dalam ekosistem yang sehat. Masalahnya, reforestasi sering dilakukan di kawasan yang sudah rusak tanahnya, sehingga tingkat keberhasilan hidup pohon-pohon tersebut sangat rendah.
Jika di Sumatra dampaknya berupa longsor dan banjir, maka di Halmahera dampaknya jauh lebih kompleks: deforestasi bukan hanya menghilangkan fungsi hutan, tetapi juga menghancurkan relasi ekologis masyarakat adat. Hutan bagi masyarakat O’Hongana Manyawa bukan sekadar sumber pangan atau obat, tetapi bagian dari spirit hidup dan identitas budaya. Hilangnya hutan akibat tambang nikel, pembukaan jalan industri, dan pembangunan kawasan smelter bukan hanya tragedi ekologis — tetapi juga tragedi sosial dan kultural. Reforestasi sama sekali tidak dapat mengembalikan struktur kehidupan mereka yang telah hancur.
Di sinilah rencana pembangunan Trans Kieraha perlu dikritisi. Jalan ini digadang-gadang sebagai solusi konektivitas, jalur pangan baru, dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika kita melihat desain rutenya, banyak segmen jalan melewati kawasan hutan primer, daerah sensitif ekologis, dan wilayah yang dekat dengan konsesi industri. Hal ini memunculkan pertanyaan fundamental: apakah Trans Kieraha benar-benar dibangun untuk rakyat, atau untuk mempermudah logistik industri ekstraktif? Jalan besar yang menembus hutan adalah pintu masuk bagi kerusakan lanjutan. Begitu akses terbuka, alat berat, kegiatan tambang, dan pembukaan lahan baru akan mengalir masuk dengan mudah. Hal ini telah terlihat di berbagai wilayah Indonesia: pembangunan jalan hampir selalu mendahului gelombang deforestasi masif.
Dengan kata lain, Trans Kieraha bukan hanya jalan, tetapi pemicu deforestasi generasi berikutnya. Dan ironisnya, proyek semacam ini sering dijual kepada publik dengan janji bahwa pemerintah akan menanam kembali pohon yang ditebang. Padahal reforestasi tidak dapat mengembalikan hutan primer yang hilang, terutama jika lahan yang dibuka mengalami erosi, sedimentasi, atau perubahan struktur tanah. Bahkan, banyak program reforestasi gagal karena pohon yang ditanam mati setelah beberapa tahun akibat kondisi tanah yang sudah terdegradasi.
Masalah terbesar adalah bagaimana narasi reforestasi dipakai sebagai legitimasi moral untuk melanjutkan proyek-proyek perusak hutan. Dalam banyak pernyataan resmi, pemerintah menyebut program rehabilitasi hutan sebagai bukti bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan lingkungan. Namun kenyataannya, angka reforestasi sering tidak mencerminkan pemulihan nyata di lapangan. Banyak pohon yang ditanam tidak tumbuh, banyak lokasi rehabilitasi tidak terpantau, dan banyak area reforestasi tidak mengembalikan keanekaragaman hayati yang hilang. Reforestasi lebih sering menjadi simbol seremonial daripada program pemulihan ekosistem.
Ketika Trans Kieraha dibangun tanpa kajian ekologis yang mendalam, risiko kerusakan menjadi berlipat: fragmentasi habitat satwa liar, gangguan pada aliran sungai, sedimentasi ke laut, dan penurunan kualitas air bagi desa-desa sekitar. Bahkan masyarakat pesisir pun terancam, karena sedimentasi dari hulu dapat merusak terumbu karang dan padang lamun, mempengaruhi hasil tangkap nelayan.
Pada akhirnya, pembangunan yang mengklaim peduli lingkungan melalui reforestasi, tetapi di sisi lain terus mendorong deforestasi melalui proyek besar, adalah kontradiksi yang merugikan masyarakat dan generasi mendatang. Trans Kieraha dapat menjadi simbol pembangunan yang berkeadilan — tetapi hanya jika hutan primer dilindungi, rute jalan dievaluasi ulang, dan pembangunan tidak dijadikan alat untuk mempercepat ekstraksi.
Jika tidak, maka reforestasi hanyalah ilusi, deforestasi terus berjalan, dan Trans Kieraha akan dikenang bukan sebagai jalan pembangunan, tetapi sebagai jalan menuju kerusakan ekologis yang tidak dapat diperbaiki lagi.(*)
