KEPALA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ukm (Perindagkop dan UKM) Kabupaten Pulau Morotai, Ramlan Drakel, menjadi sorotan negatif warganet.
Usai pernyataannya terkait ketersediaan minyak tanah bersubsidi dan bahan pokok yang disebut dalam kondisi aman menjelang Ramadan dan Hari Raya idul Fitri 2026.
Pernyataan itu sebelumnya disampaikan melalui wawancara salah satu media pada senin (2/2/2026), dan kemudian dibagikan di grup Facebook “Info Pulau Morotai Terkini (tajam terpercaya)” oleh salah satu admin/moderator grup. Rabu, (4/2/2026).
Unggahan tersebut justru memicu komentar bernada kritik. Sejumlah akun Facebook meragukan kondisi di lapangan yang dinilai tidak sejalan dengan klaim dinas. Akun @Arsi_Djaguna menulis, “bohong sampai sekarang masyarakat tidak mendapatkan haknya.” Sementara @Achamad_Day berkomentar, “jangan sembarangan bicara, turun di lapangan supaya bisa tahu kondisi yang sebenarnya.”
Keluhan serupa juga datang dari akun @Rtjh_Haya yang menyebut distribusi minyak tanah masih bermasalah. “Minyak tanah saja sistem siapa cepat dia dapat, cuma 1 jam ludes,” tulisnya. Bahkan akun @Habib ikut menanggapi dengan nada keras, meminta pimpinan daerah mengevaluasi kinerja pejabat teknis tersebut “bupati pecat orang ini, sudah banyak bohong”.
Sorotan publik ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pernyataan resmi dan pengalaman sebagian warga. Warganet menilai, pernyataan soal stok aman seharusnya tidak hanya disampaikan secara umum, tetapi juga dibarengi data rinci serta pengecekan langsung ke pangkalan dan pengecer di tiap kecamatan.
Apalagi menjelang Ramadan, kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat, sehingga kestabilan pasokan menjadi perhatian utama masyarakat. Agar tidak terlihat pencitraan, Dinas Perindagkop dan ukm perlu memonitoring dan mengadakan sidak ke beberapa titik strategis.
Di sisi lain, publik juga mendorong Pemerintah Daerah agar memastikan setiap kepala dinas menyampaikan informasi berbasis data terukur, bukan sekadar klaim normatif.
Transparansi ke publik dianggap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Contoh data yang semestinya disampaikan kepada publik antara lain:
1. Jumlah stok minyak tanah bersubsidi yang tersedia di Morotai (per minggu/bulan)
2. Rincian kuota distribusi per kecamatan dan jumlah pangkalan aktif
3. Data realisasi penyaluran dibanding kuota yang diterima
4. Jadwal pengiriman dari agen ke pangkalan
5. Harga eceran tertinggi (HET) resmi dan hasil pengawasan di lapangan
6. Ketersediaan stok bahan pokok utama seperti beras, gula, minyak goreng, dan tepung terigu
7. Langkah pengawasan serta sanksi jika ditemukan penimbunan atau penjualan di atas HET.
Data itu penting agar publik tidak menilai kadis Perindagkop dan UKM Pulau Morotai sekedar omon-omon tapi kerja nyata.(*)
Penulis. : Moh
Editor. : S.S.Suhara
