PERINGATAN Hari Buruh Internasional setiap 1 Mei semestinya tidak hanya menjadi ritual tahunan yang dipenuhi spanduk tuntutan. Di Kabupaten Pulau Morotai, May Day 2026 justru membuka kembali luka lama yang belum sembuh: sempitnya lapangan kerja dan derasnya arus migrasi tenaga kerja keluar daerah. Di tengah semangat perjuangan buruh untuk upah layak dan sistem kerja yang adil, realitas di Morotai bahkan lebih mendasar bukan sekadar soal kualitas pekerjaan, tetapi ketersediaannya.
Banyak anak muda Morotai tidak punya pilihan selain meninggalkan kampung halaman. Mereka merantau, bekerja di kota lain, bahkan lintas pulau, demi bertahan hidup. Ini bukan sekadar fenomena sosial biasa. Ini adalah alarm keras bahwa ekonomi daerah belum berdiri kokoh. Pernyataan Ketua GPM Morotai, Hamjad Mustika, menyentil kesadaran kita semua. Ia menegaskan bahwa minimnya kesempatan kerja telah memaksa masyarakat hidup jauh dari keluarga. May Day, menurutnya, harus menjadi teriakan kolektif: pekerjaan harus diciptakan di Morotai, bukan dicari di negeri orang.
Masalahnya, kita sering terjebak pada cara pandang sempit: menganggap persoalan ketenagakerjaan berdiri sendiri. Padahal, akar persoalan ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan fiskal daerah dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD).Target PAD Morotai tahun 2026 sebesar Rp53,19 miliar memang terlihat sebagai angka teknokratis. Namun di balik itu, tersimpan harapan besar. PAD bukan sekadar laporan keuangan, melainkan fondasi kemandirian daerah. Dari sinilah arah pembangunan ditentukan: apakah hanya habis untuk belanja rutin, atau benar-benar menjadi alat untuk membuka peluang kerja.
Langkah-langkah seperti pemetaan ulang objek pajak, optimalisasi aset, hingga digitalisasi pembayaran patut diapresiasi. Ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah. Tetapi, pertanyaan kuncinya tetap sama: ke mana PAD itu akan bermuara? Jika PAD hanya berhenti sebagai angka capaian, maka ia kehilangan makna. PAD harus diterjemahkan menjadi jalan, pelabuhan, pasar, pelatihan kerja, hingga dukungan konkret bagi UMKM, sektor perikanan, dan pariwisata. Di situlah lapangan kerja lahir.
Relasi antara PAD dan kesejahteraan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Semakin kuat PAD, semakin besar peluang pembangunan. Semakin masif pembangunan, semakin luas lapangan kerja. Dan pada akhirnya, semakin kecil alasan bagi warga Morotai untuk meninggalkan kampung halamannya. Hari ini, ironi terbesar adalah ketika tenaga dan keringat warga Morotai justru menghidupkan ekonomi daerah lain. Sementara di tanah sendiri, peluang itu masih terbatas. Ini bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial.
May Day 2026 seharusnya menjadi titik balik. Pemerintah daerah harus berani memastikan bahwa setiap rupiah PAD berkontribusi langsung pada penciptaan kerja. Dunia usaha harus diberi ruang dan kepastian untuk berinvestasi. Dan masyarakat harus dilibatkan sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penonton. Morotai tidak boleh selamanya menjadi daerah yang “ditinggalkan”. Ia harus berubah menjadi tempat yang “dituju” tempat di mana orang ingin pulang, bekerja, dan membangun masa depan.
Pada akhirnya, keadilan yang diperjuangkan dalam May Day bukan hanya soal upah, tetapi juga tentang hak untuk hidup layak di tanah sendiri. Dan itu hanya bisa terwujud jika PAD dikelola dengan visi yang berpihak pada rakyat.(*)
