DI tengah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda sejumlah wilayah hingga menghanguskan perkebunan warga di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai justru terus menggenjot persiapan Morotai Festival (Morofest) 2026.
Kondisi tersebut menuai sorotan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pasifik Morotai yang mempertanyakan skala prioritas pemerintah daerah di tengah sejumlah persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Sekretaris PMII Cabang Pasifik Morotai, Mahwati Djaguna, mengatakan pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang saat ini menghadapi persoalan serius, mulai dari Karhutla hingga keselamatan pengguna jalan.
“Saya hanya bisa turut prihatin atas kecelakaan yang menimpa korban RBB (19) asal Sabatai Tua. Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama,” kata Mahwati kepada awak media, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, perhatian pemerintah tidak boleh hanya terpusat pada persiapan Morofest, sementara masyarakat di sejumlah wilayah menghadapi ancaman kebakaran dan kehilangan sumber penghidupan.
Pemda, kata dia, harus memastikan penanganan Karhutla dilakukan secara serius, termasuk mencegah meluasnya api, melindungi warga, serta memberikan perhatian terhadap perkebunan masyarakat yang terdampak.
Mahwati menegaskan, Morofest tidak seharusnya menjadi kegiatan yang menggeser penanganan persoalan mendesak masyarakat. Ia menilai festival memang dapat menjadi sarana promosi pariwisata, tetapi harus dirancang dengan target manfaat yang jelas bagi warga, terutama pelaku UMKM dan masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata.
“Morofest jangan hanya dijadikan acara tahunan yang ramai selama beberapa hari, lalu selesai tanpa meninggalkan perubahan berarti bagi masyarakat Morotai,” ujarnya.
Ia juga meminta Pemda Morotai terbuka mengenai besaran dan penggunaan anggaran Morofest 2026. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perencanaan, rincian belanja, serta target manfaat dari anggaran yang digunakan.
“Jangan sampai anggaran besar hanya habis untuk panggung, hiburan dan seremonial, sementara masalah utama masyarakat seperti Karhutla, infrastruktur dan kebutuhan dasar lainnya belum tertangani secara maksimal,” tegasnya.
Morotai Festival 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 26 – 28 Oktober 2026. Marwati menilai keberhasilan festival tidak cukup diukur dari kemeriahan acara atau jumlah pengunjung. Lebih dari itu, ia berharap Morofest mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka peluang usaha, memperkuat UMKM, membuat wisatawan tinggal lebih lama, serta mendorong kunjungan kembali ke Morotai.
“Kalau setelah Morofest selesai kondisi fasilitas wisata masih terbatas, pelaku usaha kembali kehilangan pasar, sementara persoalan masyarakat tetap tidak terselesaikan, maka festival ini hanya menjadi agenda kosmetik,” katanya.
Mahwati juga kembali menyoroti aspek keselamatan dalam persiapan Morofest menyusul kecelakaan yang dialami RBB. Ia meminta panitia memasang rambu pengalihan, lampu penerangan, serta jalur alternatif yang jelas di sekitar lokasi kegiatan.
Selain itu, Polres Pulau Morotai dan Dinas Perhubungan didorong melakukan audit terhadap lokasi serta memastikan seluruh perizinan penggunaan jalan telah terpenuhi.
“Panitia wajib bertanggung jawab atas biaya perawatan korban di Puskesmas Daruba serta transparan mengenai izin dan pengaturan lalu lintas. Ke depan, pembangunan panggung di kawasan padat harus didahului kajian manajemen lalu lintas dan standar keselamatan yang jelas,” pungkasnya.(,*)
Penulis : Moh : Editor : S.S.Suhara
