SELAMA lebih dari satu dekade, Laut China Selatan menjadi salah satu pusat perhatian utama dalam persoalan keamanan maritim Asia. Sengketa wilayah, pembangunan fasilitas militer, aktivitas China Coast Guard, kapal perang, serta kehadiran Amerika Serikat dan sekutunya menjadikan kawasan tersebut sebagai ruang kompetisi strategis. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa persoalannya tidak lagi berhenti di Laut China Selatan. Ruang strategis itu mulai bergerak ke utara dan timur, mengikuti jalur Filipina, Taiwan, Laut Filipina, hingga Pasifik Barat.
Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah pusat pertahanan maritim telah berpindah dari Laut China Selatan. Pertanyaan yang lebih tepat adalah: apakah ruang pertahanan strategis Asia kini sedang meluas dari Laut China Selatan menuju koridor Pasifik Barat? Sejumlah perkembangan terbaru menunjukkan kecenderungan ke arah tersebut.
Dari Laut China Selatan menuju Pasifik Barat
Selama ini Laut China Selatan sering dipahami sebagai kawasan yang berdiri sendiri. Padahal secara geografis dan strategis, kawasan tersebut terhubung dengan Filipina, Taiwan dan Pasifik Barat. Apa yang terjadi di satu wilayah dapat memengaruhi perhitungan pertahanan di wilayah lain. Pada 8 Oktober 2026, Filipina melaporkan bahwa mereka memantau 101 kapal Angkatan Laut China dan China Coast Guard di sekitar sejumlah wilayah yang disengketakan selama September. Jumlah itu hampir dua kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya.
Pada saat yang sama, muncul perkembangan yang lebih menarik di sisi timur Taiwan. Sebuah kapal nelayan yang diidentifikasi sebagai bagian dari Chinese maritime militia ditemukan beroperasi bersama kapal China Coast Guard dan kapal riset di lepas pantai Pasifik Taiwan. Reuters menyebutnya sebagai penemuan pertama yang diketahui di kawasan sensitif tersebut. Dua peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kompetisi maritim tidak lagi dapat dibaca hanya melalui peta Laut China Selatan. Koridor strategisnya semakin melebar ke Pasifik Barat.
Grey-Zone Warfare dan Perubahan Bentuk Ancaman
Perubahan paling penting justru bukan jumlah kapal perang, melainkan jenis kekuatan yang digunakan. Kapal nelayan, coast guard, kapal riset dan kapal militer dapat hadir dalam ruang operasi yang sama. Fenomena tersebut merupakan karakter penting grey-zone warfare: tekanan dilakukan di bawah ambang perang terbuka. Kapal tidak harus menembakkan rudal untuk menciptakan tekanan strategis. Kehadiran terus-menerus, pengawasan, intersepsi, pemblokiran, dan penguasaan ruang laut dapat menjadi instrumen politik.
Penemuan kapal milisi maritim China di sisi timur Taiwan menjadi penting karena menunjukkan bahwa instrumen semacam itu dapat muncul di luar kawasan yang selama ini menjadi pusat perhatian. Dengan demikian, tantangan keamanan maritim modern bukan hanya pertanyaan tentang siapa memiliki kapal perang paling banyak, tetapi juga siapa yang mampu mempertahankan kehadiran, mengumpulkan informasi dan mengendalikan ruang abu-abu tanpa memicu perang terbuka.
Taiwan Timur dan Munculnya Front Maritim Baru
Selama bertahun-tahun, pembahasan mengenai Taiwan hampir selalu berpusat pada Selat Taiwan. Padahal sisi timur pulau tersebut langsung menghadap Samudra Pasifik.Temuan terbaru mengenai kapal milisi China di pantai timur Taiwan memperluas cara kita membaca persoalan tersebut. Jika suatu konflik berkembang di sekitar Taiwan, ruang operasinya secara teoritis tidak harus terbatas pada selat. Jalur logistik, pergerakan kapal, pengawasan dan akses menuju Pasifik dapat menjadi bagian dari kalkulasi strategis. Karena itu, Taiwan bukan hanya persoalan selat, melainkan juga persoalan Pasifik Barat.
Filipina sebagai Jembatan Strategis
Posisi Filipina menjadi semakin penting karena negara ini berada di antara Laut China Selatan dan Pasifik. Palawan dan Spratly menghubungkannya dengan Laut China Selatan, sementara Luzon utara dan Batanes mengarah ke ruang strategis Pasifik. Manila juga sedang memperkuat kemampuan pengawasan. Tiga pesawat King Air 350 jarak jauh akan diberikan kepada Philippine Coast Guard, dengan dua di antaranya dilengkapi sistem maritime domain awareness, intelijen, pengawasan dan pengintaian. Pesawat tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan memantau kapal China Coast Guard, kapal perang dan kapal riset di kawasan yang luas. Ini menunjukkan perubahan penting, pertahanan maritim semakin bergantung pada kemampuan melihat dan mengetahui apa yang terjadi di laut sebelum kekuatan militer harus digunakan
Dari Kapal Perang menuju Jaringan Sensor
Pertahanan maritim masa depan tidak cukup dibangun dengan menambah jumlah kapal. Radar, satelit, pesawat patroli, drone, kapal coast guard, kapal perang dan sistem intelijen harus bekerja sebagai satu jaringan. Di sinilah konsep maritime domain awareness menjadi penting. Negara yang mampu mendeteksi pergerakan kapal lebih cepat akan memiliki keunggulan dalam mengambil keputusan.
Perubahan ini sekaligus menjelaskan mengapa Filipina memperkuat kemampuan pengawasan udara. Dalam kompetisi maritim, informasi dapat menjadi kekuatan sebelum kekuatan bersenjata digunakan
Pertahanan Maritim Juga Berarti Pertahanan Energi
Keamanan laut tidak dapat dipisahkan dari keamanan ekonomi. Perdagangan, energi dan rantai pasok Asia bergantung pada jalur laut. Pada 8 Oktober, negara-negara Asia Tenggara bersama Jepang dan Australia mendorong penguatan cadangan minyak nasional dan regional setelah gangguan geopolitik meningkatkan risiko pasokan energi. Filipina bahkan merencanakan cadangan minyak nasional pada 2027. Pesannya jelas, ketika jalur laut terganggu, persoalannya bukan hanya kapal yang tidak dapat berlayar, tetapi energi, industri dan kehidupan ekonomi yang ikut terancam.
Indonesia Tidak Boleh Melihat Pasifik sebagai Halaman Belakang
Perubahan ini seharusnya menjadi perhatian Indonesia. Selama ini pembicaraan keamanan nasional lebih sering menempatkan Laut China Selatan sebagai salah satu titik utama perhatian. Padahal Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayah timurnya langsung bersentuhan dengan ruang strategis Pasifik. Laut Halmahera, Laut Maluku, Papua dan kawasan sekitarnya tidak boleh dipandang hanya sebagai wilayah geografis yang jauh dari pusat kekuasaan. Jika koridor strategis bergerak dari Laut China Selatan menuju Pasifik Barat, maka posisi Indonesia Timur justru memperoleh arti baru.
Indonesia tidak harus memilih kubu dalam persaingan kekuatan besar. Namun, bebas aktif tidak berarti bebas dari kewajiban membangun pertahanan.
Morotai: Bukan Sekadar Pulau Terluar
Dalam konteks tersebut, Morotai perlu dibaca dengan perspektif yang berbeda. Letaknya di Maluku Utara, menghadap kawasan Filipina dan berada dekat dengan jalur menuju Pasifik, membuat pulau ini memiliki arti geografis yang tidak dapat diabaikan. Sejarah juga menunjukkan bahwa Morotai pernah menjadi salah satu ruang operasi penting dalam Perang Dunia II. Namun, relevansinya hari ini tidak harus diulang dalam bentuk pangkalan perang. Yang lebih penting adalah menjadikannya bagian dari arsitektur keamanan maritim Indonesia Timur.
Morotai dapat dipertimbangkan sebagai simpul pengawasan laut, logistik, pencarian dan pertolongan, konektivitas antarpulau, serta penguatan maritime domain awareness. Dengan begitu, pembangunan pertahanan tidak harus selalu berarti militarisasi, tetapi dapat berarti memperkuat kemampuan negara mengetahui dan merespons apa yang terjadi di wilayah lautnya.
Tantangan Indonesia: Jangan Menunggu Krisis
Masalah terbesar Indonesia bukan semata-mata kurangnya sumber daya, tetapi bagaimana sumber daya tersebut diintegrasikan. Wilayah laut Indonesia terlalu luas jika hanya diawasi secara sektoral. Karena itu, penguatan radar, satelit, drone, pesawat patroli, kapal pengawas, sistem komunikasi dan pusat data harus diarahkan menjadi satu sistem. Wilayah timur juga perlu memperoleh perhatian yang sebanding dengan nilai strategisnya. Jika ancaman modern bergerak melalui grey zone, maka respons Indonesia juga harus mampu bekerja sebelum situasi berubah menjadi konflik terbuka.
Jangan Menunggu Pasifik Datang ke Pintu Indonesia
Laut China Selatan belum kehilangan arti strategisnya. Justru sebaliknya, kawasan tersebut semakin terhubung dengan persoalan Taiwan dan Pasifik Barat. Pembangunan fasilitas China di Antelope Reef, misalnya, menunjukkan bahwa kemampuan operasional Beijing di Laut China Selatan terus berkembang, citra satelit yang dilaporkan Reuters memperlihatkan percepatan pembangunan landasan di kawasan tersebut. Bagi Indonesia, perubahan tersebut seharusnya menjadi peringatan untuk melihat kembali peta pertahanan nasional.
Pasifik bukan halaman belakang. Ia adalah ruang yang semakin menentukan masa depan keamanan, perdagangan dan konektivitas Indonesia. Di tengah perubahan itu, Morotai tidak semestinya hanya disebut sebagai pulau terluar. Ia dapat ditempatkan sebagai salah satu simpul strategis Indonesia dalam membaca perubahan Pasifik Barat. Pertanyaannya bukan lagi apakah Pasifik Barat akan menjadi ruang strategis baru, tetapi apakah Indonesia akan membangun posisi strategisnya sebelum perubahan itu sampai ke depan pintunya sendiri.(*)
