DRAMA soal keterbukaan rincian anggaran Morotai Festival atau Morofest 2026 tampaknya belum menemukan episode terakhir bak sebuah drama dalam film. Setelah kegiatan berakhir, rincian penggunaan anggaran sebesar Rp1,1 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Morotai hingga kini belum juga terbuka ke publik.
Morofest 2026 sendiri berlangsung pada 26 hingga 30 Oktober 2026. Rangkaian kegiatan kemudian berakhir dengan malam puncak penutupan yang berlangsung hingga Sabtu dini hari, 31 Oktober 2026. Namun, hampir dua pekan setelah kegiatan tersebut selesai, dokumen rincian penggunaan anggarannya belum juga dapat diakses publik.
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya dijanjikan akan dibuka, hingga kini belum diperoleh untuk dipublikasikan. Sementara Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran disebut masih dalam proses penyusunan.
Kondisi ini mendapat sorotan dari Mantan Ketua KNPI Pulau Morotai, Julkifli Samania. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bersama pihak penyelenggara membuka secara transparan rincian penggunaan anggaran Morofest 2026 kepada masyarakat.
Menurut Julkifli, uang yang digunakan dalam kegiatan tersebut merupakan uang daerah. Karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui ke mana dan untuk apa setiap rupiah anggaran digunakan.
“Kalau itu menggunakan uang daerah, maka masyarakat berhak mengetahui anggarannya digunakan untuk apa saja. Jangan hanya menyampaikan total anggarannya, tetapi rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya juga harus jelas,” tegas Julkifli saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Julkifli menegaskan, transparansi tidak cukup hanya dengan menyebut total anggaran Rp1,1 miliar. Publik, kata Julkifli, perlu mengetahui rincian peruntukannya, mulai dari biaya produksi kegiatan, promosi, operasional, honorarium hingga kebutuhan lain yang dibiayai melalui anggaran Morofest.
“Transparansi itu penting. Publik juga membutuhkan kejelasan mengenai penggunaan anggaran tersebut. RAB dan LPJ harus dibuka sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sorotan terhadap anggaran Morofest semakin menguat setelah hampir dua pekan janji membuka RAB kepada publik belum juga terealisasi. Dokumen yang menjadi dasar perencanaan penggunaan anggaran Rp1,1 miliar itu hingga kini belum terlihat di ruang publik.
Di tengah tuntutan keterbukaan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Morofest 2026, Ramlan Drakel, saat dikonfirmasi pada 11 November 2026, mengakui laporan pertanggungjawaban dari sejumlah seksi kepanitiaan belum seluruhnya diserahkan.
Ramlan yang juga menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulau Morotai menyebut, sebagian besar seksi kepanitiaan berasal dari Dinas Pariwisata. Karena itu, laporan dari masing-masing seksi masih dalam proses penyusunan sehingga LPJ secara keseluruhan belum dapat dirampungkan.
Sementara di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata Pulau Morotai, Maria, sebelumnya pada 31 Oktober 2026 menyampaikan melalui salah satu media di Maluku Utara bahwa anggaran Rp1,1 miliar telah dialokasikan berdasarkan RAB dalam proposal kegiatan.
Anggaran tersebut, kata Maria saat itu, mencakup kebutuhan produksi acara, promosi, operasional hingga dana cadangan. Rincian penggunaan anggaran dari masing-masing seksi juga disebut akan disampaikan melalui LPJ resmi kepada pemerintah daerah dan dibuka. Namun hingga Kamis (12/11/2026), publik masih belum dapat melihat dokumen RAB maupun LPJ yang dimaksud.
Situasi inilah yang membuat persoalan keterbukaan anggaran Morofest bak drama bersambung. Di satu sisi, RAB disebut telah menjadi dasar pengalokasian anggaran. Namun di sisi lain, LPJ masih menunggu laporan dari sejumlah seksi kepanitiaan.
Sementara dokumen yang sebelumnya dijanjikan untuk dibuka kepada publik belum juga tersedia.
Julkifli menegaskan Publik tidak akan tinggal diam. Masyarakat, kata dia, memiliki hak untuk mengetahui dan memastikan setiap rupiah uang daerah digunakan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang paling penting adalah pertanggungjawaban penggunaan uang daerah. Kegiatan sudah selesai, maka tentu harus ada kejelasan mengenai realisasi anggaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut,” pungkasnya.(*)
Penulis : Moh : Editor : Redaksi
