MOMENTUM jelang Hari Buruh Internasional dimanfaatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasifik (Unipas) untuk turun ke jalan. Dalam aksi yang digelar, mahasiswa mengusung sedikitnya 16 tuntutan, mulai dari persoalan infrastruktur hingga isu sosial, termasuk kondisi talud di Desa Mira, Doku Mira, dan Desa Rahmat yang dinilai memprihatinkan.
Pantauan di lokasi, Kamis (30/4/2026), puluhan mahasiswa memadati titik aksi di depan Kantor DPRD Pulau Morotai. Mereka membawa spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan dengan tema aksi, “Indonesia Darurat Keadilan, Bupati dan DPRD Morotai Tidak Becus.”
Salah satu orator dari BEM FPIK, Al hi Said loku, menegaskan bahwa peringatan Hari Buruh tidak boleh sekadar menjadi seremoni tahunan. Kata dia, momentum ini harus dimanfaatkan untuk menyuarakan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, khususnya di Desa Mira, Doku Mira, dan Desa Rahmat.
“Talud di Desa Rahmat kondisinya sudah rusak dan rawan longsor. Warga juga mengeluhkan janji pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan sekitar 30 meter, namun hingga saat ini belum direalisasikan. Jika tidak segera ditangani, ini bisa mengancam keselamatan warga,” tegasnya.
Mahasiswa mendesak pemerintah daerah segera turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan sekaligus mengalokasikan anggaran perbaikan. Mereka menilai keberadaan talud sangat vital untuk mencegah abrasi, terutama di wilayah pesisir seperti Desa Mira, Doku Mira, dan Desa Rahmat yang tergolong rawan.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Pemerintah diminta memastikan setiap pekerjaan infrastruktur dilakukan sesuai standar agar tidak merugikan masyarakat.
Adapun 16 tuntutan yang disuarakan BEM Unipas, yakni: 1.Segera menghadirkan kantor buruh pelabuhan
2. Menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dan TNI AU
3. Evaluasi SK Bupati PHP Tahun 2025
4. Pengembalian anggaran akhir studi mahasiswa tahun 2025 oleh Kesra dan kampus
5. Menyelesaikan masalah penangkapan ikan ilegal di perairan Morotai
6. DKP diminta melaporkan oknum penjual biota laut dilindungi
7. Menolak latihan militer di Morotai
8. Menyelesaikan persoalan sampah B3
9. Membangun jembatan tambatan perahu di Taman Kota Daruba
10. Mempercepat perbaikan jalan rusak
11. Optimalisasi PAD melalui sektor pariwisata
12. Menyelesaikan talud Desa Midora
13. Menyelesaikan masalah air bersih di Desa Juanga, Pandanga, dan Muhajirin Baru
14. Menuntaskan kasus kekerasan seksual di Morotai
15. Menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi buruh KBM
16. Menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh TKBM
Usai menggelar aksi, massa melanjutkan dengan hearing di Aula DPRD Pulau Morotai. Namun, sejumlah instansi terkait seperti Dinas PUPR, Kesra, Dinas Pariwisata, Dinas DLH serta Dinas Kelautan dan Perikanan tidak hadir. Hearing hanya dihadiri perwakilan PDAM Pulau Morotai serta sejumlah anggota DPRD, yakni Akbar Mangoda, Rahabeam Sumahi, Darmin Wairo, dan Muhammad Rifai.
Karena belum dihadiri lengkap oleh instansi terkait, seluruh tuntutan belum dapat diakomodir. Hearing lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar pada Senin mendatang.(*)
Penulis : Moh : Editor : S.S.Suhara
