ADA pertanyaan yang selalu saya tunda untuk dijawab secara jujur yaitu mengapa begitu banyak bencana besar dalam sejarah modern krisis keuangan, perang destruktif, kebijakan pembangunan yang melahirkan kemiskinan massal dirancang dan dijalankan oleh orang-orang yang, secara akademik, jauh lebih cerdas dari rata-rata kita? Bukan pertanyaan retorik. Ini pertanyaan yang serius, dan jawabannya tidak menyenangkan.
Para arsitek krisis keuangan 2008 bukan orang sembarangan. Mereka lulusan PhD dari universitas terbaik dunia, memahami matematika stokastik dan model valuasi derivatif yang tak bisa dibaca sembarang orang. Rezim-rezim yang paling sistematis dalam menghancurkan warganya sepanjang abad ke-20 dipenuhi oleh ideolog dan teknokrat yang terobsesi pada koherensi intelektual. Arthur Conan Doyle, pencipta detektif paling rasional dalam fiksi dunia mempercayai foto peri yang bahkan anak kecil pun bisa mendeteksi kepalsuannya jika diberi waktu.
Penjelasan paling populer untuk fenomena ini adalah intelligence trap yakni orang cerdas lebih terampil membangun argumen untuk mempertahankan keyakinan yang sudah ada, bukan untuk mengujinya. Penjelasan ini benar. Tapi ia berhenti terlalu cepat. Ia menjelaskan individu, padahal masalahnya sudah lama bermetastasis menjadi masalah struktural. Yang belum banyak dibicarakan adalah apa yang terjadi ketika intelligence trap tidak beroperasi pada satu kepala, melainkan pada seluruh sistem tata kelola suatu masyarakat.
Oligarki yang Tersembunyi
Dalam tiga dekade terakhir, terjadi konsentrasi yang diam-diam namun konsisten, legitimasi untuk menentukan arah masyarakat semakin terpusat pada kelompok yang dianggap memiliki kapasitas intelektual tertinggi. Saya menyebut kondisi ini cognitive oligarchy sebuah tatanan di mana kewenangan epistemis, yakni siapa yang berhak mendefinisikan masalah dan solusi, terkonsentrasi sedemikian rupa sehingga mekanisme koreksi dari luar kelompok itu sendiri menjadi tidak fungsional.
Berbeda dari oligarki ekonomi yang bisa diukur dengan data distribusi kekayaan, cognitive oligarchy bekerja jauh lebih halus. operasinya melalui bahasa. Melalui klaim atas evidence-based policy. Melalui retorika sains yang digunakan untuk menutup debat, bukan membukanya. Melalui konsensus para ahli yang alih-alih merepresentasikan pluralitas perspektif tetapi justru mencerminkan keseragaman latar belakang sosial, akademik, dan institusional dari mereka yang duduk di meja.
Ini bukan serangan terhadap keahlian. Keahlian tetaplah penting. Yang perlu dipersoalkan adalah sesuatu yang lebih spesifik yaitu kondisi ketika keahlian berubah menjadi monopoli epistemis, ketika hanya suara-suara tertentu yang dianggap layak didengar dalam menentukan kebijakan publik, dan suara lainnya, seberapapun validnya secara empiris, dilenyapkan karena tidak datang dari institusi yang tepat.
Meritokrasi dan Produksi Ilusi
Ada hubungan sebab-akibat tersembunyi yang hampir tidak pernah muncul dalam diskusi kebijakan publik, semakin meritokratis suatu sistem, semakin besar risiko para pemenangnya mengembangkan keyakinan bahwa posisi mereka adalah bukti kebenaran penilaian mereka, bukan sekadar hasil dari kombinasi kemampuan, koneksi, dan keberuntungan struktural.
Michael Sandel, dalam The Tyranny of Merit (2020), menyebutnya sebagai meritocratic hubris, keyakinan bahwa kesuksesan adalah cermin dari nilai intrinsik seseorang. Tapi ada lapisan lebih dalam yang bahkan Sandel tidak sepenuhnya eksplorasi, ketika meritokrasi berhasil menempatkan individu-individu cerdas di posisi puncak, dan ketika posisi itu kemudian digunakan untuk merancang kebijakan tanpa mekanisme umpan balik yang bermakna dari mereka yang paling terdampak, kita tidak sedang menjalankan demokrasi berbasis pengetahuan. Kita sedang menjalankan aristokrasi intelektual yang meyakini dirinya sebagai demokrasi.
Krisis keuangan 2008 adalah contoh paling telak. Gary Gorton mendokumentasikan bagaimana para insinyur keuangan yang membangun arsitektur mortgage-backed securities dan collateralized debt obligations bekerja dalam ekosistem yang secara sistemik menghukum keraguan. Model mereka mengatakan risiko sudah tersebar dan dapat dikelola. Insentif institusional memastikan tidak ada yang punya kepentingan untuk mempertanyakan asumsi fundamentalnya. Hasilnya bukan sekadar kegagalan individual. Hasilnya adalah kegagalan sistemik yang diproduksi oleh orang-orang yang terlalu pintar untuk takut salah.
Defisit yang tidak Diukur
Jika abad ke-20 ditandai oleh kelangkaan akses terhadap pengetahuan, abad ke-21 ditandai oleh sesuatu yang lebih paradoksikal, kelimpahan pengetahuan yang diiringi oleh melemahnya kapasitas untuk merefleksikannya. Saya sebut kondisi ini reflection deficit, kesenjangan yang tumbuh antara kemampuan mengakumulasi informasi dengan kemampuan mempertanyakan asumsi yang mendasari informasi itu. Yang menarik, reflection deficit bukan produk kebodohan. Ini justru paling parah di institusi-institusi yang paling terdidik. Universitas-universitas kelas dunia menghasilkan spesialis yang semakin terampil menjawab pertanyaan dalam domain sempit mereka, namun semakin tidak terlatih untuk mempertanyakan apakah kerangka konseptual yang mereka gunakan masih relevan dengan realitas yang berubah.
Studi yang dilakukan oleh Philip Tetlock dari University of Pennsylvania selama dua dekade lebih, terangkum dalam Superforecasting (2015) menemukan bahwa para ahli dengan reputasi tinggi justru cenderung lebih buruk dalam membuat prediksi dibanding superforecasters yang tidak memiliki jabatan institusional bergengsi. Penjelasannya bukan soal kapasitas intelektual. Penjelasannya adalah bahwa para ahli memiliki reputasi untuk dipertahankan dan reputasi itu adalah insentif untuk tidak mengubah pandangan.
Reflection deficit juga tidak tumbuh dalam ruang kosong. Ini dipelihara oleh struktur insentif institusional yang menghargai kepastian di atas kejujuran intelektual. Di ruang akademik, kepastian menghasilkan publikasi. Di ruang birokrasi, kepastian menghasilkan promosi. Di ruang politik, kepastian menghasilkan elektabilitas. Keraguan yang jujur hampir tidak pernah menghasilkan apa-apa, kecuali reputasi sebagai orang yang tidak kompeten atau tidak tegas.
Psikologi ke Tata Kelola
Di sinilah letak lompatan analitis yang sering terlewat, intelligence trap adalah masalah psikologi, tapi cognitive oligarchy dan reflection deficit adalah masalah tata kelola. Artinya, solusinya bukan semata-mata mendidik individu untuk lebih kritis.”Solusinya adalah merancang ulang arsitektur institusi sehingga mekanisme koreksi menjadi struktural, bukan bergantung pada karakter personal seseorang.
Finlandia tidak membangun sistem pendidikan terbaik dunia hanya dengan merekrut guru-guru paling cerdas. Mereka membangun ekosistem di mana guru memiliki otonomi dan ruang untuk bereksperimen dan di mana kegagalan eksperimen tidak dihukum secara institusional. Jerman tidak menghasilkan kebijakan industri yang tangguh hanya karena menteri-menterinya pintar, melainkan karena mereka membangun mekanisme konsultasi tripartit yang memaksa perspektif berbeda masuk ke dalam proses pembuatan keputusan sebelum kebijakan dikunci.
Yang lebih menarik, Selandia Baru secara institusional mewajibkan evaluasi terbuka atas program publik yang gagal bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk mengekstrak pelajaran sistemik. Ini bukan budaya yang lahir dari naluri spontan birokrat. Ini adalah hasil dari desain institusional yang disengaja, yang berasumsi bahwa kesalahan adalah keniscayaan dan mekanisme pembelajaran adalah tanggung jawab struktural, bukan kemurahan hati individu.
Proposisi yang ingin saya ajukan ialah kemampuan suatu negara untuk mengoreksi elite intelektualnya adalah variabel penjelas yang lebih kuat untuk keberhasilan pembangunan jangka panjang dibanding kualitas rata-rata SDM itu sendiri. Ini mungkin terdengar provokatif. Tapi data komparatif pembangunan konsisten mendukungnya. Negara-negara dengan state capacity tinggi kemampuan negara untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif hampir selalu memiliki mekanisme umpan balik kelembagaan yang kuat. Mereka tidak hanya merekrut orang pintar. Mereka membangun sistem yang membuat orang pintar bisa dikoreksi.
Perangkap Baru tanpa Identitas
Ada dimensi ketiga yang perlu dipikirkan serius, apa yang terjadi ketika cognitive oligarchy bertemu dengan kecerdasan buatan?. Kita sedang memasuki era di mana sebagian dari proses berpikir, analisis data, sintesis informasi, bahkan penalaran kausal didelegasikan kepada algoritma. Secara teknis, ini meningkatkan kapasitas intelektual. Tapi ada risiko struktural yang lebih berbahaya manusia bisa kehilangan kapasitas untuk melatih ketidakpastian.
Ketika seseorang terbiasa menerima jawaban dari sistem AI yang selalu terdengar koheren dan percaya diri, kemampuan untuk merasakan ketidaknyamanan intelektual, yakni, merasa bahwa sesuatu tidak beres meski belum bisa diverbalkan akan melemah. Padahal perasaan itulah yang seringkali menjadi sinyal awal bahwa sebuah asumsi perlu diuji.
Saya ingin menyebut kondisi ini algorithmic epistemic dependency yakni ketergantungan pada sistem eksternal untuk validasi berpikir yang, dalam jangka panjang, memperparah reflection deficit di tingkat individual maupun institusional. Ini bukan argumen anti-teknologi. Ini adalah peringatan bahwa alat yang paling powerful pun perlu digunakan dalam ekosistem di mana kapasitas kritis manusia tetap terlatih dan tidak dipasifkan.(*)
