Sekda Morotai Warning ASN: Kabut Asap, Festival hingga Pemeriksaan BPK

Sekda Morotai memberikan arahan kepada ASN

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai meminta aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di daerah tersebut.

Imbauan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, saat memimpin apel gabungan di Halaman Kantor Pemerintah Terpadu Kabupaten Pulau Morotai, Senin (28/9/2026).

Umar meminta ASN maupun masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Sedangkan bagi warga yang harus beraktivitas di luar, diminta menggunakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan, khususnya gangguan saluran pernapasan.

“Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, berdiam di ruangan atau di rumah. Kalau keluar, gunakan masker,” ujar Umar.

Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah ikut menyampaikan imbauan tersebut kepada masyarakat. Menurutnya, kewaspadaan perlu ditingkatkan selama kondisi kabut asap masih berlangsung, sehingga masyarakat dapat menjaga kesehatan dan mengurangi risiko gangguan pernapasan.

Selain persoalan kabut asap, Umar mengingatkan jajaran Pemkab Morotai untuk mulai mempersiapkan sejumlah agenda pemerintahan yang akan berlangsung memasuki Oktober. Salah satunya upacara Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober serta agenda nasional lainnya.

Perhatian juga diarahkan pada persiapan Festival Morotai yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober mendatang. Umar menilai waktu persiapan semakin terbatas sehingga panitia diminta segera mematangkan seluruh rangkaian kegiatan.

“Festival ini tinggal sebulan, tidak sampai lagi sebulan. Panitia silakan rapat dan persiapkan apa yang perlu disiapkan, termasuk tarian dan rangkaian kegiatan lainnya,” katanya.

Umar juga meminta seluruh pegawai ikut mendukung promosi Festival Morotai melalui media sosial. Namun, ia mengingatkan agar penggunaan media sosial tetap memperhatikan etika dan tidak menimbulkan persoalan baru.

“Bukan kita melarang, tetapi paling tidak ada etika. Jangan sampai ada yang melanggar,” tegasnya.

Dalam apel tersebut, Umar turut menyoroti partisipasi ASN dan masyarakat dalam berbagai survei yang dikirim kementerian maupun lembaga pemerintah melalui email, WhatsApp, dan saluran komunikasi lainnya. Ia meminta survei, termasuk survei kepuasan masyarakat, tidak diabaikan.

“Kalau ada survei yang masuk melalui email atau WhatsApp, dibalas atau disambut baik sehingga nilainya bisa naik. Jangan cuek,” katanya.

Di sisi lain, Umar mengingatkan perangkat daerah terhadap agenda pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan memasuki tahapan pemeriksaan, termasuk agenda entry meeting dan exit meeting.

Persiapan administrasi juga perlu dilakukan menghadapi pembayaran gaji hingga penghujung tahun. Umar menyebut masih terdapat tiga bulan pembayaran gaji yang harus dipersiapkan, yakni Oktober, November dan Desember.

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya fokus pada satu agenda, tetapi memastikan berbagai kewajiban pemerintahan, agenda nasional, pemeriksaan BPK, hingga kebutuhan pembayaran gaji dapat dipersiapkan secara tertib.

Dengan waktu yang semakin terbatas menuju akhir tahun, koordinasi antar-OPD dinilai menjadi bagian penting agar seluruh agenda pemerintahan berjalan sesuai rencana.(*)

penulis : Moh : Editor : S.S.Suhara

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *