PENYALURAN bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara, pada Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD. Dari total anggaran sebesar Rp1,54 miliar, sebanyak Rp732,42 juta atau sekitar 47,5 persen tidak terealisasi.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Rizki. Ia meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), mengevaluasi penyebab rendahnya penyerapan anggaran bantuan sosial tersebut.
Menurut Rizki, ketidaksesuaian antara anggaran yang disiapkan dan jumlah calon penerima bantuan seharusnya sudah diketahui sejak tahap perencanaan. Karena itu, pendataan masyarakat yang berhak menerima bansos harus dilakukan secara cermat agar alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan.
“Iya, ini harus dievaluasi. Kalau jumlah penerima memang sedikit, berarti sejak awal perlu ada pendataan yang akurat sehingga anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai anggaran sudah disiapkan, tetapi pada akhirnya belum tersalurkan,” tegas Rizki saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2026).
Ia juga menyoroti alasan keterlambatan penyaluran bantuan yang disampaikan pihak Dinsos PPPA. Kata dia, proses verifikasi hingga penetapan penerima harus dilakukan tepat waktu. Sebab, keterlambatan tersebut berpotensi membuat masyarakat yang membutuhkan tidak memperoleh bantuan.
“Anggaran bantuan sosial itu diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai persoalan administrasi dan lemahnya perencanaan justru membuat masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh bantuan,” ujarnya.
Rizki menegaskan, pengembalian sisa anggaran ke kas daerah tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Pemerintah daerah, terutama Dinsos PPPA, tetap harus menjelaskan penyebab anggaran tersebut tidak terserap, apakah karena pendataan penerima yang tidak akurat, perencanaan yang kurang matang, atau kendala dalam proses penyaluran.
Ia meminta Dinsos PPPA memastikan masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bansos telah terdata dengan baik. Dengan begitu, bantuan yang dialokasikan pemerintah benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.(*)
Penulis : Moh : Editor : Redaksi
