Warga Desa Dowongimati saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Desa
PIKIRANPOST.COM–Kepala Desa Dowongimati Kecamatan Kao, Halut, Desfince didemo oleh warganya sendiri, pada Sabtu (25/5/2024). Aksi itu dipusatkan di kantor Desa.
Aksi warga itu dipicu lantaran, dia diduga tidak transparan dalam mengelola anggaran dana desa. Mereka mendesak kepada Bupati Halmahera Utara Frans Menary untuk segera mencopot yang bersangkutan.
Koordinator Aksi Yanto mengatakan, aksi yang disampaikan oleh warga adalah bentuk kekecewaan kepada pihak pemerintah desa,sebabnya tidak ada transparansi anggaran dana desa.
“Terdapat beberapa program yang telah di lakukan,namun sampai saat ini belum selesai di kerjakan,yaitu program MCK, air bersih dan jalan setapak,terkait dengan MCK sampai saat ini belum terealisasi dengan baik,dan tidak ada kejelasannya,”ungkap dia.
Ini tuntutan warga yakni transparansi,”
1. Dana sisa uang Bumbes
2. Air bersih
3. Dana sisa pemangkis air
4. Dana bantuan kepada mahasiswa
5. Jalan setapak
6. MCK belum selesai
7. Ganti Kepala Desa atau copot
“Apabila tuntutan kami tidak direspon dengan baik, maka kami akan palang kantor desa seperti yang dilakukan 2022 lalu,”tegas dia.
Sementara Kepala Desa Dowongimati Desfince mengatakan, terkait dengan APBDes sebelumnya sudah dicetak namun belum di letak di kantor desa, hal ini karena Defice mengaku dirinya sebelumnya ada masalah pribadi yang membuat dirinya belum menyampaikan anggaran kepada masyarakat.
Dia bilang terkait dengan kritikan yang disampaikan oleh warga yang dimana telah di sampaikan berbagai tuntutan itu,selaku kepala desa siap menerima semua itu.
“Dalam waktu dekat ada sejumlah pekerjaan akan di selesaikan seperti MCK, saat ini juga tersisa 20 persen sudah selesai,itu salah satu tuntutan yang harus di selesaikan.untuk penangkis air juga sisa anggaran sudah terpakai abis,” katanya
Lebih lanjut kata dia, pada tahun 2020 terdapat anggaran Bumdes sebesar Rp 160 juta sekian,namun di tahun 2020 adanya covid sehingga anggaran tersebut dialihkan ke covid sejumlah Rp 60 juta dan Rp 100 jutanya di alihkan ke bumdes.
Terpisah Ketua BPD Ejnep Siswanto,mengatakan ada beberapa poin yang disampaikan seperti air bersih di RT 4 itu sementara dalam proses pengajuan dan tahun ini sudah diperbaiki, soal MCK itu tinggal 20 persen.
“Kami sebagai BPD juga terus mengawasi kinerja Pemdes, soal pencopotan Kepala desa jika warga punya bukti silakan dilaporkan,”tegas dia.(*)
Penulis : M.Vikri
Editor : S.S.Suhara
