PIKIRANPOST.com– Keseriusan pimpinan dan anggota DPRD Halut mempertanyakan hak-hak ASN yang selama ini belum terbayarkan dan terkesan terkatung-katung semakin terbukti.
Hal ini dipastikan dengan akan digelar Rapat Dengar Pendapat antara Pimpinan, Komisi II dan III DPRD Halut dengan Kadis Pendidikan dan Kepala BKAD Halut, besok, Selasa, (30/05/23) di ruang Rapat Bangsaha kantor DPRD Halut.
Dalam rapat tersebut, Pimpinan dan Komisi II dan III akan mempertanyakan kepastian pembayaran hak-hak ASN berupa uang THR, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Sertifikasi Guru yang selama ini menjadi keluhan para ASN dan terkesan kurang mendapat respon positif dari Pemda.
Bahkan sejumlah guru penerima sertifikasi, yang enggan namanya dipublikasi, saat berbincang dengan media ini, Senin, (29/05/23),mengungkapkan bahwa sejak 2022, tunjangan sertifikasi mereka pada triwulan IV, yang seharusnya diterima pada bulan Desember, harus molor sampai bulan Maret 2023, baru bisa mereka terima.
Dan sekarang di tahun 2023, uang sertifikasi mereka pada triwulan pertama, yang seharusnya diterima pada Maret atau April, belum diterima sampai sekarang dan sudah mau memasuki triwulan kedua pada bulan Juni. Apakah akan direalisasikan lagi tepat waktu atau molor seperti sebelumnya? Karena itu mereka sangat mengharapkan dukungan penuh dari para Wakil Rakyat untuk mempertanyakan semua ini.
“Kami berharap kepada para wakil rakyat untuk dapat memperjuangkan hak-hak kami yang selama ini belum direalisasikan,”harap sumber itu.(*)
Penulis : Karold
Editor. : S.S.Suhara
