DPRD Kabupaten Pulau Taliabu menggelar rapat paripurna pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Taliabu Tahun 2024, pada Senin (14/4/2025).
Dalam sidang yang di pimpin langsung oleh wakil ketua DPRD, Sukardinan Budaya, Sliwanus Tono Himalaya dari fraksi Gerakan Kebangkitan Keadilan Rakyat dan Demokrasi (GK2RD) terpilih sebagai ketua Pansus LKPJ, dan 8 Lainnya sebagai wakil ketua sekretaris dan anggota, di antaranya
1. Erikson Tomhisa sebagai wakil ketua,
2. Budiman L. Mayabubun sebagai sekretaris,
3. Suratman Baharudin (anggota)
4. Nining Hasmita (anggota)
5. Hasanudin (anggota)
6. Hartono La Maha (anggota)
7. Edward Laurens (anggota)
8. wa Ode Nurlina (Anggota)
Ketua Pansus LKPJ Taliabu, Sliwanus Tono Himalaya saat di wawancarai memastikan kinerja pansus yang hanya 1 bulan bakal di lakukan semaksimal mungkin.
“Kami baru saja menerima 1 tugas untuk menelaah berbagai studi penggunaan anggaran, jadi kalau kita mengacu ke LKPJ, LKPJ itu adalah satu muatan terhadap penggunaan dana yang telah dipakai dan kami di berikan waktu 30 hari untuk bekerja secara maksimal dengan pendekatan standar dan analisa yang berkualitas. untuk memastikan bahwa penggunaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah itu benar-benar tepat sasaran,”Ungkapnya.
Korelasinya adalah, Lanjut ketua DPC Hanura Pulau Taliabu ini, ada hubungan antara realisasi dan fisik objek itu terhadap beberapa dinas teknis.
“Yang pasti kami akan menelaah pada semua dinas tapi ada dinas prioritas itu yang hubungannya dengan alokasi APBD yang cukup besar, seperti kesehatan pendidikan dan PU-PR. “Ucapnya.
Tono lalu membeberkan kinerja Pansus sudah akan di mulai dalam waktu dekat ini untuk di kaji dan di telaah secara internal terhadap dokumen LKPJ yang ada baru.
“Rabu ini kami akan dalami dokumen-dokumen lalu kemudian kita bentuk tim untuk melakukan konfirmasi kaitan dengan dokumen, kalau kemudian ada kejanggalan artinya tidak ada satu penjelasan rasional terhadap dokumen dan fisik habis itu baru atau kajian-kajian teknis yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa rekomendasi DPRD terhadap laporan keuangan daerah benar absolut dan bernilai,”pungkasnya.(*)
Penulis : EL
Editor : S.S.Suhara
.
