PIKIRANPOST.COM–Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Kepala BPPD Maluku Utara secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah Perbatasan di Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, pada Senin (10/7/2023).
Terlaksananya Rapat Koordinasi yang dipusatkan di Aula sultan Hi.Salahudin Bin Thalabudin Kantor Bupati Halmahera Tengah berkat kerja sama antara Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara dan Perbatasan Kabupaten Halmahera Tengah.
Dengan menghadirkan narasumber yakni Salim Kamaludin selaku Kepala Bapeda Kabupaten Halmahera Tengah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah, Mufti Murhum dan Kepala Bagian Perbatasan Kabupaten Halmahera Tengah Haris Abdullah.
Dalam pemaparan narasumber menyebutkan bahwa mestinya ada penambahan lokpri, dari satu kecamatan menjadi 4 kecamatan agar mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Halmahera Tengah.
Selain itu pembangunan ekonomi wilayah perbatasan, sesuai potensi lokal, seperti perikanan, pertanian dan pariwisata,” Perlunya dukungan terhadap usulan program seperti pembangunan kawasan perikanan terpadu Sibenpopo untuk hilirisasi industri perikanan, dan kawasan konservasi perairan Patani Timur Pulau Sayafi Jiew,”kata Kadis DKP Halteng Mufti Murhum
Lebih jauh narasumber lain menyebutkan perlunya dukungan terhadap usulan program kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan seperti sarana pendidikan dasar dan kesehatan dasar (puskesmas Pratama).
“Perlunya intervensi program dan kegiatan untuk penurunan angka kemiskinan ekstrim. Seperti bantuan rumah layak huni di lokasi perbatasan untuk membantu penurunan angka kemiskinan,”kata Kepala Bappeda Halteng Salim Kamaluddin
Sementara Kepala Bagian Perbatasan Kabupaten Halmahera Tengah, Haris Abdullah menyebutkan, akibat maraknya pelanggaran hukum di wilayah perbatasan maka perlunya ada bantuan pengamanan pulau terluar dan perbatasan.
Selain itu lanjut dia dari hasil evaluasi lokpri perbatasan di Patani Utara, kabupaten Halmahera Tengah, belum maksimal. Hal ini ditandai dengan murangnya program dan kegiatan yang lokusnya di Patani Utara.
Olehnya itu diharapkan agar prioritas intervensi program kegiatan tidak lagi mempertimbangkan wilayah darat tapi juga wilayah laut seperti di Kabupaten Halmahera Tengah.
Seraya berharap agar pelabuhan Ferry Sif agar di tingkatkan statusnya menjadi pelabuhan Ferry Regional (antar provinsi). Maluku Utara dengan Papua barat dan Sulawesi Utara.
“Kami berharap agar jalan nasional dapat diperpanjang dari Batas Jalan Nasional (Desa Sif), sampai ke Desa Sakam Perbatasan dengan Kabupaten Halmahera Timur.,”harap dia.(*)
Editor : S.S.Suhara
