PIKIRANPOST.COM– Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara melaksanakan agenda rutin media briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan Januari 2024.
Agenda rutin itu di pusatkan di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara pada Jumat (26/01). Acara dihadiri seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan beserta media lokal di Provinsi Maluku Utara.
Mengawali pemaparannya, Kepala Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran II (PPAII) yang mewakili Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Achmad Syaiful Mujab, mengungkapkan kondisi perekonomian Indonesia dan kinerja APBN hingga Bulan
Desember 2023.
Dia bilang, di sepanjang tahun 2023, beberapa kondisi dan isu global menjadi perhatian, diantaranya tekanan dan ketidakpastian pada perekonomian yang disebabkan eskalasi konflik dan perang di beberapa negara. Konflik geopolitik ini mempengaruhi rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga komoditas. Tekanan inflasi mereda, namun suku bunga masih bertahan tinggi sehingga stance kebijakan moneter di negara-negara maju mulai dovish.
Dari sisi fiskal, lanjut dia, kinerja APBN secara nasional di Bulan Desember 2023 terjaga positif dengan kinerja pendapatan yang tumbuh 5,3% (yoy) dengan pertumbuhan belanja sebesar 0,8% (yoy).
Selanjutnya, Achmad Syaiful Mujab mengungkapkan kondisi perkembangan ekonomi di Maluku Utara, dimana hingga Kuartal III Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara masih yang tertinggi secara nasional dengan industri pertambangan dan penggalian tetap tumbuh dan mendominasi.
“Berdasarkan data BPS, laju PDRB pada Kuartal III Tahun 2023 tumbuh kuat sebesar 25,13% (yoy) masih tertinggi secara nasional, dengan laju inflasi Desember 2023 masih di atas nasional atau tercatat sebesar 4,41% (yoy), tertinggi kedua di Regional Sulampua setelah Merauke. Komoditas angkutan laut, udara, beras, dan bahan bakar rumah tangga masih menjadi komoditas utama penyumbang inflasi Desember secara yoy,” jelasnya.
Lebih jauh kata dia, untuk dari sisi neraca perdagangan, surplus neraca perdagangan masih terus berlanjut dan berada pada angka USD545,03 juta untuk Desember 2023 dengan komoditas ekspor penyumbang devisa terbesar masih berupa produk hasil olahan nikel, seperti ferronickel, oksida nikel, nickel matte, bijih besi, hasil perikanan, serta hasil perkebunan. Sementara itu, kinerja
sektor keuangan dengan data per Oktober 2023, berupa Total Dana Pihak Ketiga (DPK), tumbuh 14,57% (yoy) sejalan dengan kinerja dunia usaha yang makin membaik sebagaimana tercermin
dari tingginya pertumbuhan PDRB kuartal III tahun 2023.
Berikutnya, beralih ke sektor primer, dari sisi kesejahteraan petani dan nelayan, Nilai Tukar Petani (NTP) secara gabungan pada Desember 2023 berada di angka 103,66 menurun 0,88% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jika dirinci, pada Desember 2023, NTP Gabungan
Tanpa Perikanan tercatat sebesar 103,86 turun 0,88% (mtm) dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang tercatat sebesar 100,55 turun 0,91% (mtm) yang terjadi pada seluruh subsektor (perikanan
tangkap dan perikanan budidaya.
Beralih ke kinerja fiskal regional Maluku Utara, sampai dengan Desember 2023 realisasi APBN tetap tumbuh signifikan. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp5,1 Triliun (116,39% dari target) dan mengalami kenaikan sebesar 46,43% (yoy) dengan kontribusi utama kenaikan
pendapatan di sepanjang tahun 2023 berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas.
Sejalan dengan pendapatan negara, belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar 19,25% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp19,56 Triliun (98,58% dari pagu belanja). Tumbuhnya realisasi belanja didorong oleh kenaikan Belanja Pemerintah Pusat, khususnya belanja pegawai dan barang serta Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang signifikan.
Hingga akhir tahun 2023, TKD telah disalurkan 99,05%. Akan tetapi, terdapat beberapa isu strategis yang muncul, mulai dari gagal salur dana desa pada Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Timur, gagal salur DAK Fisik Tahap 3 pada Kabupaten Halmahera
Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Halmahera Utara, pengajuan Treasury Deposit Facility (TDF), realiasi gaji PPPK yang telah direalisasikan secara seluruhnya, hingga
sisa DAK Fisik di RKUD yang masih relatif besar.
“Berlanjut ke APBD, hingga akhir Desember 2023, realisasi pendapatan dan belanja daerah kembali menguat pada akhir tahun dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat meskipun kinerja belanja daerah sedikit terkontraksi. Jika dilihat realisasinya, pendapatan daerah tumbuh 19,02% (yoy) atau sebesar Rp14,51 T (93,01% dari target) dengan kontribusi komponen dana transfer masih menjadi yang terbesar. Sementara itu, belanja daerah justru menurun sebesar 13,90% (yoy) atau sebesar Rp12,02 T (75,21% dari pagu),” tutur
Achmad Syaiful Mujab saat menjelaskan perkembangan kinerja APBD. Pada kesempatan tersebut, dalam rangka pengembangan ekonomi daerah, Mujab turut menyampaikan terkait potensi investasi regional berupa pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Maluku Utara. Dengan produksi perikanan budidaya yang terus mengalami tren
peningkatan dari tahun 2019-2021, perikanan tangkap, seperti perikanan budidaya juga dapat menjadi salah satu sektor ekonomi potensial yang perlu dikembangkan.
“Perairan Maluku Utara dikenal luas sebagai penghasil komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi yang menjadi andalan Indonesia untuk ekspor, diantaranya komoditas Tuna, Cakalang, dan Tongkol. Pasalnya, dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan Filipina
dan Samudera Pasifik, mendorong berlimpahnya segala jenis ikan dan keberagaman hayati laut,”
jelasnya.
Akan tetapi, minimnya pengawasan pada sektor perikanan tangkap, misalnya penangkapan ikan secara ilegal dan kurangnya pemanfaatan hasil perikanan tangkap melalui produk hasil pengolahan ikan, disertai dengan belum memadainya fasilitas melaut dan terbatasnya infrastruktur, menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi. Padahal dengan perairan Maluku Utara yang bersinggungan langsung dengan 4 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), dan permintaan ikan oleh masyarakat Maluku Utara yang sangat tinggi seharusnya dapat menjadi pendukung dari pengembangan sektor ini.
Oleh karena itu, perlu adanya beberapa
upaya yang perlu dilakukan oleh seluruh pihak, mulai dari perwujudan upaya
hilirisasi/industrialisasi sektor perikanan, peningkatan kualitas infrastruktur dan akses pasar, hingga dukungan bagi para nelayan agar dapat mengakses pasar internasional atau ekspor. Berpindah ke isu tematik yang masih berkaitan dengan upaya penanggulangan
Pengangguran di Provinsi Maluku Utara, terdapat dukungan belanja pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM di Maluku Utara, baik itu melalui belanja K/L dengan target sebesar Rp124 Miliar untuk 26.639 orang dan terealisasi sebesar Rp99,58 Miliar untuk 29.325 orang yang terdiri dari pelatihan bidang industri yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun pelatihan bidang pendidikan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Budaya, maupun Kementerian Agama.
Selanjutnya untuk DAK Fisik Bidang Pendidikan sebesar Rp373,16 Miliar, hingga dukungan belanja APBD fungsi pendidikan dan kesehatan yang pada
tahun 2023 terealisasi sebesar Rp725,87 Miliar dan Rp838,04 Miliar. Dengan adanya dukungan belanja pemerintah, diharapkan akan mampu terus meningkatkan IPM Maluku Utara yang pada tahun 2023 tercatat sebesar 70,98.
Tak hanya dukungan dari belanja pemerintah, besarnya investasi dan proyek investasi yang ada di Maluku Utara juga secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong upaya pengurangan pengangguran di Maluku Utara. Realisasi investasi yang terus mengalami kenaikan pada beberapa tahun terakhir, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) khususnya dari sektor industri pengolahan logam dasar dan barang logam berjalan beriringan dengan penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha industri pengolahan yang mengalami peningkatan pada tiap tahunnya dan pada tahun 2023 akhirnya
mendominasi sektor pekerjaan.
Jika dilihat dari hasil pengolahan data, diketahui bahwa pengeluaran anggaran pada fungsi pendidikan belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan pada penurunan tingkat pengangguran di Maluku Utara. Begitu pula pertumbuhan investasi dengan pertumbuhan jumlah
pengangguran, yang meskipun berpengaruh secara negatif, dimana setiap kenaikan akan menurunkan pertumbuhan jumlah pengangguran, pengaruhnya tidak signifikan.
“Upaya-upaya dalam penanggulangan pengangguran memerlukan sokongan dari seluruh pihak, misalnya peningkatan kontribusi dan komitmen pemerintah daerah, memaksimalkan peran DAK fisik pada sektor pendidikan, kegiatan pelatihan berwirausaha untuk penciptaan lapangan kerja, program padat karya, hingga upaya peningkatan jumlah investasi di Maluku
Utara melalui kemudahan berinvestasi dan dukungan fasilitasi investasi untuk sektor-sektor primer maupun sebagai salah satu tulang punggung perekonomian,” tuturnya.
Sebagai simpulan, Mujab menyampaikan bahwa secara umum, kinerja perekonomian Maluku Utara masih tumbuh kuat pada kuartal III 2023 seiring dengan neraca perdagangan yang mampu mempertahankan tren surplus hingga akhir tahun ke 12 meskipun inflasi masih cukup
tinggi jauh di atas nasional. Dari segi fiskal, kinerja APBN Regional Maluku Utara terus tumbuh positif seiring dengan APBD Regional yang mengalami peningkatan meskipun masih terlalu jauh dari target.
Oleh karena itu, pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan
masih harus terus dilakukan, salah satunya melalui potensi perikanan tangkap yang ada diiringi dengan penurunan angka pengangguran yang diwujudkan melalui strategi kebijakan pusat dan daerah dalam mengatasi pengangguran.
“Ekonomi Indonesia tahun 2024 diperkirakan terus melaju dan berdaya tahan, didukung kinerja positif APBN yang solid dan kredibel. Sinergi mengawal perekonomian akan terus diperkuat demi menjaga APBN tetap sehat, kuat, dan berkelanjutan.” Tutupnya mengakhiri
Torang Pe APBN di awal tahun 2024 ini.(*)
