KOMISI VII DPR RI menyoroti kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di TVRI dan RRI akibat kebijakan efisiensi anggaran. Pasalnya, PHK massal di TVRI dan RRI disebut berdampak pada sekitar seribu pekerja, termasuk kontributor, penyiar lepas, tenaga keamanan, serta tenaga teknis lainnya.
Kebijakan ini menuai kritik dari anggota Komisi VII DPR RI, khususnya terkait pemangkasan anggaran yang dinilai lebih dulu menyasar tenaga kerja ketimbang pos belanja lainnya.
“Kami menyaksikan video viral dari seorang penyiar RRI di Ternate yang menyampaikan keluhan terkait PHK, dan video itu sudah ditonton hampir 1 juta orang. Namun, di hadapan kami, Direktur Utama mengatakan tidak ada PHK. Ini perlu diklarifikasi,” ujar Putra dalam rapat di DPR RI, Rabu (12/2/2024) dilansir kompas.com
Menurut Putra, tenaga kontributor dan pekerja harian seharusnya menjadi prioritas dalam alokasi anggaran, bukan justru menjadi korban efisiensi. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap arah kebijakan rekonstruksi di TVRI dan RRI.
“Kami khawatir sebelum rekonstruksi dilakukan, direksi memprioritaskan pemangkasan di level bawah, sementara belanja lain tetap berjalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya dilakukan dari tingkat atas, bukan dengan mengorbankan tenaga kerja. “Seharusnya pemotongan anggaran dimulai dari atas, bukan langsung ke tenaga kerja,” tegasnya.
Makan Bergizi Gratis dan PHK
Putra juga menyoroti adanya narasi yang berkembang di masyarakat bahwa pemangkasan anggaran ini terjadi akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai hal ini sebagai bentuk mismanajemen komunikasi pemerintah yang dapat menciptakan dilema bagi masyarakat. “Jangan sampai masyarakat dipaksa memilih antara program MBG atau pekerjaan mereka. Ini mismanagement narasi. Bagaimana bisa negara memberi makan anak-anak, sementara orang tuanya kehilangan pekerjaan?” katanya. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pekerja media di daerah memiliki tingkat dedikasi yang tinggi meskipun bekerja tanpa perlindungan asuransi.
Oleh karena itu, ia mendesak agar dalam proses rekonstruksi, TVRI dan RRI memastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap. “Saya ngobrol sama mereka, kerja teman-teman kontributor, koresponden, itu militan dan tanpa asuransi. Itu kerja mereka, saya tahu persis,” ujar mantan pembawa berita itu. Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, juga turut menanggapi permasalahan ini.
Ia meminta pihak TVRI dan RRI segera mengambil langkah konkret untuk menenangkan para pekerja yang cemas akan kehilangan pekerjaan.”Ini menjelang Ramadhan, bagaimana perasaan mereka yang terancam PHK? Kita ingin mereka bisa tetap fokus bekerja dan berkontribusi,” ujar Saleh.
Ia juga mendesak agar keputusan terkait tenaga kerja segera ditinjau kembali, mengingat banyak pekerja yang mengalami ketidakpastian status. “Saya minta itu memang nanti secara internal, yang tadinya sudah megap-megap ini karena memang merasa siap-siap untuk keluar, itu langsung diberitahukan, kembalikan mereka. Ini menjelang Ramadhan, ngerti nggak?” ujarnya.
“Menjelang Ramadhan itu, gimana pikiran mereka? Jadi mudah-mudahan pada saat Ramadhan ini mereka tetap bisa fokus bekerja untuk mengembangkan dan berkontribusi,” tegasnya.(*)
