ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. R Graal Taliawo ,S.Sos.,M.Si bakal mengambil langkah mendorong problem tuntutan hak karyawan NHM ke perbincangan nasional jika tidak ada penyelesaian di tingkat Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Bahkan Penggiat politik gagasan itu akan meminta Kementrian Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi rapat koordinasi yang melibatkan pihak-pihak terkait termasuk serikat pekerja.
Tidak hanya itu, Graal juga meminta kepada warga tidak melibatkan diri polemik di PT Nusa Halmahera Mineral (NHM).
Pasalnya, kata Graal, NHM terkesan mencari dukungan dari warga, atas polemik perusaahan yang belum merealisasikan gaji karyawan.
“Problem yang dialami perusahaan ekstraktif tersebut kini mulai menyasar masyarakat adat di wilayah sekitar tambang,”Ujar Graal, Senin (14/4/2025).
Graal menilai masyarakat adat dan lainnya tidak harus diseret dalam propaganda dukungan terhadap PT NHM.
Menurut Graal, masalah dialami NHM merupakan persoalan industrial yang punya mekanisme hukum atau jalur penyelesainnya sendiri.
Senator muda Maluku Utara ini menuturkan, hal itu terkonfirmasi saat kunjungan di Kabupaten Halmahera Utara beberapa waktu lalu, kemudian ia dimintai pandangan oleh masyarakat adat setempat atas persoalan perusahaan milik Haji Robert tersebut.
Lebih jauh kata Graal, jika ada hak karyawan yang tidak terpenuhi, pihak perusahaan wajib dituntut sesuai dengan mekanisme, tanpa perlu melibatkan sentimen lainnya.
“Saya bilang dihindari, sebab nanti akan memicu konflik horizontal antar masyarakat. Ngo (kalian) pe (punya) urusan kenapa masyarakat harus dikorbankan,”papar dia.(Tim/red)
