HIDUP tidak dipahami jika tidak diceritakan. Ini adalah dasar untuk memecahkan problem solving. Pengukuran statistik sering kali keliru mendeskripsikan kehidupan dikarenakan ia tidak menyentuh sari pati bahasa jiwa masyarakat.
Deskripsi di atas menjadi dasar pergeseran sistem kekuasaan yang selalu berubah. Dalam persepsi historikal, kekuasaan awal yang kita kenal dengan sistem teokrasi, yang menentukan nasib masyarakat dengan apa yang ia ketahui tentang masyarakat, membuat opini masyarakat sukar berpartisipasi. Kemudian berubah menjadi teknokrasi. Teknokrasi juga terlalu pragmatis pada data statistik, dan berakhir pada demokrasi. Semua perubahan sistem kekuasaan ini didasari oleh ketidakselarasannya kebijakan kekuasaan dengan kebutuhan masyarakat.
Demokrasi juga bukan suksesi gemilang dalam pergantian wujud kekuasaan. Demokrasi sering kali menghadirkan ketimpangan pada masyarakat melalui suara mayoritas. Sehingga, keinginan mayoritas tidak pernah dirasakan. Hal ini selaras dengan kritikan yang dilontarkan oleh Gus Dur terhadap sistem demokrasi. Demokrasi hanya memberikan privilege pada mayoritas, sedangkan minoritas tidak mendapat hak yang diinginkan.
Kemudian, Gus Dur menawarkan suatu tawaran yang baru, di mana partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan kontemporer, dan juga untuk menghindari disparitas dalam menuturkan kebijakan. Ia menawarkan sistem pluralisme, di mana kekuasaan harus mempertimbangkan keinginan yang beragam itu. Gagasan ini juga sempat diiringi oleh Gus Dur semasa ia masih menjadi Presiden RI. Tapi hal itu tidak sempat diterapkan.
Jika demokrasi diiringi dengan konsep pluralisme, hal ini menjadi ruh penggerak negara berkeadilan yang baru, sebab saat ini kekuasaan mulai menampakkan sebuah keyakinan bahwa ia memahami semua standar kebutuhan masyarakat berdasarkan apa yang ia ketahui. Kekuasaan sering membuat narasi di media sosial untuk menjelaskan kondisi dan pemahamannya tentang masyarakat Indonesia. Kemudian, narasi yang menggaungkan salah satu program strategis pemerintah dan kesuksesannya sering kali hanya disampaikan oleh segelintir orang, bukan masyarakat secara menyeluruh.
Seharusnya pemerintah, untuk menjawab dan mengawinkan konsep demokrasi dan pluralisme, atas pertimbangan negara yang begitu luas dan juga sistem birokrasi yang belum tentu memahami kondisi masyarakat seutuhnya, dari skala lokal, regional, dan nasional, sudah menyiapkan situs web khusus yang menampung informasi dan keinginan masyarakat yang beragam.
Algoritma bisa diklasifikasikan sebagai tenaga pembantu, sebagaimana kerja sistem birokrasi. Tapi ini juga akan menimbulkan ketimpangan yang baru, di mana masyarakat yang tidak memiliki akses jaringan internet yang baik akan kesulitan untuk merepresentasikan keluhannya. Hal yang paling baik adalah penguatan profesionalitas dan kerja sama antara politik, teknisi, dan masyarakat dijadikan prioritas utama dalam pembangunan.
Pada sejatinya, kekuasaan tidak harus berdiri sendiri untuk menentukan arah masyarakat. Seharusnya feedback antara kekuasaan dan masyarakat selalu dihidupkan, apalagi dengan hadirnya media informasi saat ini. Lebih efisien untuk melihat opini masyarakat yang beragam. Mungkin ini yang perlu diperhatikan.(*)
