KEPEDULIAN empat personel Markas Unit (Marnit) Morotai Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Maluku Utara terhadap akses pendidikan di wilayah kepulauan mendapat apresiasi dari Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (HIPPMAMORO).
Namun, aksi kemanusiaan tersebut sekaligus memunculkan sorotan terhadap tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam menyediakan transportasi laut yang aman bagi pelajar.
Ketua Umum BP HIPPMAMORO, Fandi Lukman, mengatakan, langkah personel Polairud menyisihkan gaji pribadi untuk membeli perahu fiber dan mesin bekas berkekuatan 15 PK merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masa depan pendidikan anak-anak di Pulau Rao.
Inisiatif tersebut diwujudkan melalui program PURI ANJASMORO (Polisi Untuk Negeri Antar Jemput Anak Sekolah Morotai). Program yang mulai beroperasi pada Senin, 5 Oktober 2026, itu memberikan layanan penyeberangan gratis bagi 23 siswa dari Desa Samiamao menuju sekolah mereka di Desa Posi-Posi, Kecamatan Pulau Rao.
Dari total 23 pelajar tersebut, sebanyak 13 siswa merupakan pelajar SMA dan 10 lainnya siswa SMP. Mereka harus menyeberangi laut sekitar 1,1 mil laut untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar karena di Desa Samiamao belum tersedia fasilitas pendidikan tingkat SMP maupun SMA.
Keterbatasan armada membuat proses penjemputan dan pengantaran dilakukan secara bertahap hingga tiga kali perjalanan sehari. Operasional program ini dipimpin Bripda Maulidin Lohor dan Bripda Anada Trisandi. Untuk menunjang keselamatan pelajar, program tersebut juga mendapat bantuan 12 unit jaket pelampung dari Dirpolairud Polda Maluku Utara, Kombes Pol Azhari Juanda.
Fandi menegaskan, kepedulian personel Polairud patut mendapat penghargaan. Namun, menurutnya, kondisi yang membuat aparat harus menggunakan gaji pribadi untuk menyediakan transportasi sekolah semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah.
“Kami bangga dan berterima kasih sedalam-dalamnya kepada personel Polairud Marnit Morotai yang telah menunjukkan kepedulian luar biasa. Mereka rela menyisihkan gaji sendiri demi memastikan anak-anak di Pulau Rao tetap bisa bersekolah. Ini pengabdian yang patut diapresiasi,” ujar Fandi.
Di sisi lain, ia mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam menjamin kebutuhan dasar pelajar di wilayah kepulauan.
“Namun, kita juga harus bertanya, di mana tanggung jawab pemerintah daerah? Jangan sampai untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, anak-anak kita justru harus menunggu kepedulian personal aparat kepolisian. Ketika polisi harus patungan membeli perahu untuk mengantar anak sekolah, ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemda Morotai untuk mengevaluasi prioritas anggaran dan pelayanan publiknya,” tegasnya.
Menurut HIPPMAMORO, persoalan transportasi pelajar antarpulau tidak semestinya terus bergantung pada inisiatif sukarela aparat maupun bantuan sosial. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan, perlu mengambil langkah konkret agar anak-anak di wilayah kepulauan memperoleh akses pendidikan yang aman dan layak.
“Jangan sampai kepedulian polisi justru membuat pemerintah merasa persoalan ini sudah selesai. Program PURI ANJASMORO harus menjadi momentum bagi Pemda Morotai untuk berbenah. Negara tidak boleh absen dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terlebih menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak,” lanjut Fandi.
HIPPMAMORO mendesak Pemkab Pulau Morotai mengalokasikan APBD untuk pengadaan armada transportasi sekolah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pulau Rao dan memenuhi standar keselamatan pelayaran. Selain pengadaan armada, pemerintah juga dinilai perlu menyiapkan skema operasional yang jelas, termasuk pemeliharaan perahu, ketersediaan bahan bakar, serta perlengkapan keselamatan bagi para pelajar.
“Pemda harus hadir melalui kebijakan yang konkret, bukan sekadar mengandalkan semangat pengabdian aparat di lapangan. Kami mendorong adanya kerja sama formal dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, Ditpolairud, dan TNI agar transportasi pelajar antarpulau dikelola secara terencana, memiliki dukungan anggaran yang jelas, dan tidak bergantung pada pengorbanan pribadi anggota,” tandasnya.
Bagi HIPPMAMORO, program PURI ANJASMORO merupakan wujud pengabdian yang patut dihormati sekaligus pengingat bahwa akses pendidikan di wilayah kepulauan masih membutuhkan perhatian serius. Organisasi mahasiswa itu berharap Pemkab Morotai segera mengambil langkah nyata agar 23 pelajar di Pulau Rao maupun anak-anak lain yang menghadapi persoalan serupa tidak terus dibayangi keterbatasan transportasi dalam menempuh pendidikan.(*)
Penulis : Moh : Editor : S.S.Suhara
