BPN Morotai Digeruduk, KOMMARA Tantang Buka Dokumen Klaim Tanah TNI AU!

KONFLIK agraria antara masyarakat Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) kembali mencuat. Klaim penguasaan lahan seluas 1.125 hektare yang disebut berlangsung sejak 1984 kini mendapat perlawanan dari mahasiswa, organisasi kepemudaan (OKP), dan lembaga adat.

Pantauan di lapangan, Rabu (18/11/2026), puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Masyarakat Morotai (KOMMARA), OKP Cipayung, Lembaga Adat, dan BEM Universitas Pasifik (Unipas) menggelar demonstrasi di depan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai. Mereka mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuka seluruh dokumen yang menjadi dasar klaim penguasaan lahan oleh TNI AU.

Salah satu orator mahasiswa, Nudin Amor, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar sengketa tanah, melainkan menyangkut hak masyarakat dan kepastian hukum. Ia juga menyoroti proses pengusulan sertifikat pada 2017 yang menurutnya berlangsung tanpa sepengetahuan dan keterlibatan masyarakat.

“Bagaimana mungkin tanah yang selama ini dikuasai dan dipertahankan masyarakat dapat diproses menjadi sertifikat tanpa keterlibatan dan pengetahuan warga?” tegas Nudin dalam orasinya.

Sementara itu, perwakilan Lembaga Adat, Ahmad Robo, saat berorasi meminta BPN tidak mengabaikan sejarah penguasaan tanah yang telah berlangsung secara turun-temurun. Kata dia, BPN harus menelusuri dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan, serta hak masyarakat adat sebelum mengambil keputusan.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Koordinator Lapangan, Mahmud Kiat, KOMMARA menyebut konflik tersebut mencakup tujuh desa di Kecamatan Morotai Selatan, yakni Totodoku, Jubela, Wayabula, Darame, Daruba, Gotalamo, dan Muhajirin. Dari total 1.125 hektare lahan yang diklaim TNI AU, sebanyak 681,7 hektare disebut telah bersertifikat, sedangkan 443,3 hektare lainnya belum bersertifikat.

Massa juga mempertanyakan dasar penerbitan sertifikat serta luas dan batas tanah yang masuk dalam Surat Keputusan Kepala Angkatan Perang Tahun 1950. Mereka mendesak BPN menghentikan sementara proses penerbitan sertifikat yang diajukan TNI AU hingga status hukum lahan tersebut benar-benar jelas.

Tak hanya itu, massa menuntut pengembalian 1.125 hektare tanah kepada masyarakat serta meminta penghentian dugaan intimidasi terhadap warga sipil dan pungutan liar terhadap pedagang di wilayah yang diklaim TNI AU.

Mereka juga mengingatkan pemerintah agar segera menyelesaikan konflik tersebut secara transparan dan mengedepankan kepastian hukum.

Nudin menegaskan perjuangan masyarakat tidak akan berhenti apabila tuntutan mereka diabaikan. Bahkan, massa mengancam memboikot sejumlah aktivitas, termasuk pelayanan di Kantor BPN Morotai, jika tidak ada langkah konkret dari instansi terkait.

“Tanah Morotai adalah tanah yang bertuan. Ada sejarah, ada masyarakat, ada kehidupan, dan ada hak-hak yang harus dihormati,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, massa aksi (KOMMARA) belum memperoleh kepastian terkait pelaksanaan hearing terbuka dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai.(*)

Penulis : Moh : Editor : Redaksi

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *