KORPS HMI-Wati (KOHATI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Morotai mendesak aparat penegak hukum (APH) segera mengusut tuntas dugaan kasus pelecehan seksual terhadap seorang siswi yang sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL) di kapal KM Holly Mary.
KOHATI meminta penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu. Hal ini dinilai penting agar korban mendapatkan keadilan serta kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan transportasi laut tidak berakhir tanpa kepastian hukum.
Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Morotai, Rusmiati Hi Dahlan, menegaskan bahwa peristiwa tersebut menjadi peringatan serius terhadap lemahnya jaminan keamanan bagi perempuan, khususnya peserta didik yang sedang menjalani kegiatan magang.
“Peristiwa ini menunjukkan kegagalan serius dalam menjamin keamanan ruang publik bagi perempuan. Ruang transportasi yang seharusnya aman justru diduga menjadi tempat terjadinya kekerasan berbasis gender,” tegas Rusmiati kepada awak media, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai kasus individual, tetapi juga harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan perlindungan di lingkungan transportasi laut.
“Kami menilai kondisi ini memperlihatkan lemahnya implementasi pengawasan terhadap aktivitas di area kapal. Seharusnya ada sistem pengamanan yang mampu menjamin keselamatan seluruh penumpang maupun peserta didik yang menjalani PKL,” ujarnya.
Rusmiati juga menekankan bahwa korban harus mendapatkan hak-haknya secara utuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
“Korban tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan ini sendirian. Negara harus hadir memberikan perlindungan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta memastikan identitas korban tetap dirahasiakan,” katanya.
Selain itu, KOHATI Cabang Morotai menuntut aparat penegak hukum memberikan perlindungan maksimal kepada korban dari segala bentuk intimidasi, tekanan, maupun upaya yang berpotensi menghambat proses penanganan perkara.
“Kami tegaskan bahwa persoalan ini bukan persoalan kecil yang bisa diselesaikan dengan diam, negosiasi tertutup, atau sekadar permintaan maaf. Ini menyangkut martabat manusia, keselamatan peserta didik, dan tanggung jawab hukum,” tegasnya.
KOHATI juga meminta kepolisian menjalankan seluruh tahapan penanganan perkara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dengan mengedepankan profesionalitas dalam pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta perlindungan terhadap hak-hak korban.
“Jangan sampai proses hukum hanya berhenti pada penerimaan pengaduan. Kami mendesak agar dugaan kasus ini diusut secara serius, transparan, dan dituntaskan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Rusmiati.
KOHATI berharap penanganan kasus tersebut menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, terutama di lingkungan pendidikan maupun fasilitas transportasi publik, sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang.(*)
Penulis : Mob : Editor : Redaksi






