ANCAMAN abrasi pantai di Desa Rahmat, Kecamatan Morotai Timur, Pulau Morotai, kian mengkhawatirkan. Gelombang laut yang terus menghantam pesisir tak hanya merusak harta benda warga, tetapi juga mulai menggerus area pemakaman. Kondisi ini memicu keresahan hingga berujung pada aksi boikot jalan oleh masyarakat, Rabu (22/4/2026).
Aksi tersebut dipicu belum terealisasinya tambahan pembangunan talud penahan ombak sepanjang 30 meter yang sebelumnya telah disepakati bersama pemerintah daerah. Padahal, proyek talud yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2025 dengan nilai Rp1 miliar itu telah diklaim rampung 100 persen.
Kepala Dinas PUPR, Fahmi Usman, sebelumnya menyebut pekerjaan talud di Desa Rahmat telah selesai dengan total panjang 230 meter, lebar 3 meter, tinggi 4 meter, serta lebar dasar 4 meter. Proyek tersebut bahkan disebut dikerjakan lebih cepat dari target awal. Namun, fakta di lapangan berbicara lain, Warga menilai pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal bahkan belum satu tahun Talud sudah rusak. Awalnya, pembangunan talud disepakati sepanjang 200 meter, kemudian ditambah 30 meter di titik paling rawan abrasi.
Kesepakatan penambahan itu turut melibatkan pemilik lahan material batu yang dengan sukarela menyediakan material tanpa meminta bayaran. Tujuannya jelas, agar tambahan talud dapat melindungi kawasan pesisir secara maksimal dari terjangan gelombang. Namun, hingga kini tambahan 30 meter tersebut tak kunjung dikerjakan. Dampaknya, wilayah yang belum terlindungi terus mengalami pengikisan, termasuk area pemakaman warga yang kini berada di ambang kerusakan.
“Kami sudah kasih material gratis, tapi kenapa tambahan 30 meter tidak dibuat. Kalau ini dibiarkan, pemukiman dan kuburan warga bisa hilang,” tegas Malka Yunus.
Kekecewaan juga disampaikan pemilik lahan lainnya seperti Masna Yunus, serta warga Hijria Kharie, Sarni Tjan, dan Idham Jamaluddin. Mereka menilai proyek talud tidak transparan dan tidak sesuai komitmen awal. Tak hanya itu, warga juga mencurigai adanya dugaan penyimpangan dalam proses pekerjaan. Sejumlah material batu disebut-sebut dijual keluar oleh oknum sopir truk dan operator alat berat tanpa sepengetahuan pemilik lahan.
Akibat kondisi tersebut, warga bersama pemilik lahan mengambil langkah tegas dengan memboikot akses jalan umum sebagai bentuk protes. Mereka mendesak pemerintah daerah segera menuntaskan sisa pembangunan talud sesuai kesepakatan. Bahkan, pemilik lahan mengancam akan menuntut pembayaran atas material yang telah digunakan apabila komitmen pembangunan tambahan talud tidak direalisasikan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR, Fahmi Usman, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp +62 813-5674-**** terlihat telah membaca pesan, namun engan memberikan tanggapan.
Masyarakat Desa Rahmat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dengan menyelesaikan sisa pembangunan talud sepanjang 30 meter tersebut. Jika tidak, abrasi dikhawatirkan semakin meluas dan mengancam pemukiman serta tempat peristirahatan terakhir warga.(*)
Penulis : Moh
Editor. : S.S.Suhara
