KAWAN, mari kita ngopi sejenak menyeduh jeda di antara riuh perdebatan, agar pikiran tetap jernih tanpa harus meminjam emosi. Sebab kadang, tekanan darah lebih berbahaya daripada tekanan atasan. Di sela waktu yang berlari, ada banyak hal yang tampak sebagai tantangan tapi semuanya pasti ada jalannya ketika pikiran dan dompet kita aman.
Mari kita menoleh sejenak ke lorong waktu, merefleksikan perjalanan kepemimpinan Morotai. Sejak resmi berdiri pada 2008, Kabupaten Pulau Morotai telah dipimpin oleh beragam figur—dari Penjabat (PJ), Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH), hingga pemimpin definitif. Sebanyak 15 nama pernah singgah di kursi kepemimpinan itu, masing-masing membawa harapan, sekaligus meninggalkan jejak, baik sebagai catatan prestasi maupun bahan evaluasi sejarah. Dari Mochtar Daeng Barang hingga Rusli Sibua – Rio C. Pawane hari ini, kita belajar bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kuasa itu dijalankan.
Waktu boleh berganti, nama boleh berbeda, tetapi harapan rakyat tetap satu: kesejahteraan, keadilan, dan keberpihakan pada kepentingan bersama. Itulah sebabnya, setiap momentum pilkada selalu menjadi ruang kesadaran politik yang serius. Kita tidak lagi sekadar memilih karena kedekatan emosional keluarga, pertemanan, atau tekanan sosial, melainkan berusaha menimbang dengan rasionalitas. Kita menyaring, menilai, bahkan berdebat panjang demi satu tujuan: melahirkan pemimpin yang mendekati ideal.
Dalam khazanah pemikiran, pemimpin ideal bukanlah sosok yang tanpa cela, melainkan yang terus berupaya mendekati kebaikan. Aristoteles mengajarkan bahwa kepemimpinan bertumpu pada kebajikan, melakukan yang benar karena itu benar, bukan demi pujian. Immanuel Kant menekankan pentingnya ketulusan dan kebijaksanaan sebagai fondasi moral. Sementara Ki Hadjar Dewantara mengingatkan bahwa pemimpin harus memberi teladan di depan, membangun semangat di tengah, dan memberi dorongan dari belakang.
Namun realitas pasca pilkada sering kali tak sepenuhnya sejalan dengan harapan. Polarisasi masih terasa, fanatisme kadang membutakan, dan kritik kerap disalahpahami sebagai serangan. Di titik inilah pertanyaan mendasar itu kembali hadir: apakah kita mencintai pemimpin, atau mencintai negeri? Ataukah kita mencintai keduanya?
Jawaban yang jujur adalah: kita mencintai keduanya, namun tidak dengan cara yang membutakan. Cinta kepada pemimpin harus tetap berada dalam batas nalar, tidak melampaui cinta kepada negeri. Sebab ketika cinta kehilangan akal sehat, ia berubah menjadi pembenaran. Kita menjadi permisif terhadap kesalahan, bahkan diam ketika kebijakan melenceng dari kepentingan rakyat.
Sebaliknya, mencintai pemimpin dengan nalar berarti berani mengingatkan ketika ia keliru dan berdiri mendukung ketika ia benar. Di situlah makna kesetiaan yang sejati: bukan membela tanpa syarat, tetapi mengawal dengan kesadaran. Karena setiap keputusan pemimpin bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut arah nasib kolektif.
Di titik ini, fungsi kita sebagai agen kontrol sosial tidak boleh padam. Kita bukan sekadar penonton dalam demokrasi, melainkan bagian dari denyutnya. Seperti yang sering diingatkan Rocky Gerung, kekuasaan memiliki batas waktu, sementara negeri ini hidup melampaui generasi. Maka menjaga negeri jauh lebih penting daripada sekadar menjaga citra kekuasaan.
Oleh sebab itu, kritik tidak boleh diposisikan sebagai permusuhan. Kritik adalah bentuk cinta yang paling rasional, cara kita memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berada di rel kebenaran, keadilan dan kemaslahatan umum. Kritik adalah tanda bahwa kita masih peduli, bahwa kita belum menyerah pada keadaan.
Dengan demikian, mencintai negeri berarti merawat kesadaran, dan mencintai pemimpin berarti mengawalnya agar tidak tersesat oleh kuasa. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, tetapi harus dijalankan dengan nalar yang jernih dan hati yang jujur.
“Kebenaran tidak tumbuh dari kesetiaan yang membungkam, melainkan dari keberanian untuk mengingatkan.”.(*)
