KETUA KNPI Kabupaten Pulau Morotai, Jhulkifli Samania, melontarkan kritik keras terhadap carut marut distribusi minyak tanah subsidi yang belakangan dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Sabtu (24/5/2026).
Kritik tersebut menyusul adanya pemberitaan terkait minyak tanah subsidi sebanyak lima ton yang disebut habis dalam sehari hingga warga terpaksa membeli secara eceran dengan harga tinggi.
Jhulkifli menilai, kondisi tersebut tidak bisa lagi dianggap persoalan biasa karena menyangkut hak masyarakat kecil yang bergantung pada BBM subsidi.
“Ini persoalan serius. Masyarakat menjerit karena minyak tanah subsidi cepat habis, sementara di lapangan justru muncul penjualan eceran dengan harga tinggi. Maka kami menduga ada permainan yang harus segera diusut,” katanya, Sabtu (23/5/2026)
Ia mengatakan, kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena terjadi menjelang Hari Raya Iduladha, di mana kebutuhan masyarakat dipastikan meningkat.
“Apalagi ini sudah dekat Lebaran Iduladha. Kebutuhan masyarakat pasti meningkat. Jangan sampai rakyat dipersulit hanya untuk mendapatkan minyak tanah subsidi yang memang menjadi hak mereka,” ujarnya.
KNPI Morotai mendesak Polres Pulau Morotai segera turun melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi di daerah.
“Kami mendesak Polres Morotai jangan hanya diam. Harus ada langkah hukum yang jelas dan terbuka kepada publik terkait dugaan mafia BBM subsidi di Morotai,” tegasnya.
KNPI bahkan memberikan ultimatum kepada aparat penegak hukum apabila persoalan tersebut tidak mampu ditangani secara serius di tingkat daerah.
“Kalau Polres Morotai tidak mampu mengusut persoalan ini secara serius, maka kami meminta Polda Maluku Utara segera turun tangan. Karena ini sudah terlalu lama dikeluhkan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, persoalan minyak tanah subsidi di Morotai bukan sekadar masalah distribusi, tetapi sudah menjadi keresahan sosial yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat kecil.
“Yang jadi korban hari ini rakyat kecil. Ibu rumah tangga, nelayan, dan masyarakat bawah yang setiap hari bergantung pada minyak tanah subsidi,” ujarnya.
Selain mendesak aparat penegak hukum, KNPI Morotai juga meminta Bupati Rusli Sibua segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM subsidi.
“Kami meminta Bupati Morotai tidak tutup mata. Harus ada evaluasi total terhadap sistem distribusi minyak tanah subsidi di Morotai,” katanya.
Ia bahkan meminta pemerintah daerah tidak ragu mencopot pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik penyimpangan distribusi BBM subsidi.
“Kalau memang ada oknum atau mafia BBM yang bermain, maka harus dicopot dan ditindak tegas. Jangan subsidi untuk rakyat justru dinikmati kelompok tertentu,” tandasnya.(*)
Penulis : Moh : Editor : S.S.Suhara
