BUPATI Pulau Morotai, Rusli Sibua, melakukan pertemuan dengan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, di Pendopo Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Minggu (1/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Pulau Morotai. Kegiatan ini turut dihadiri tim BPJN Maluku Utara bersama sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Sementara dari pihak pemerintah daerah, hadir Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), M. Ramlan Drakel.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana pengaspalan hotmix sejumlah ruas jalan di dalam Kota Daruba. Ruas tersebut meliputi jalur dari Lanud Leo Wattimena hingga Samsat Morotai, serta kawasan Tugu Pancasila, pertokoan Gotalamo hingga Tugu Bintang.
Bupati Rusli Sibua berharap koordinasi dengan BPJN Maluku Utara dapat mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan, terutama pada ruas-ruas yang menjadi akses utama masyarakat.
“Koordinasi ini penting agar kebutuhan pembangunan infrastruktur di Morotai bisa mendapat perhatian dan dukungan pemerintah pusat. Kami berharap sejumlah ruas jalan yang membutuhkan penanganan dapat direalisasikan secara bertahap,” ujar Bupati.
Selain rencana pengaspalan, pertemuan tersebut juga membahas progres pekerjaan peningkatan Jalan Lingkar Morotai yang saat ini masih berlangsung dan hampir rampung. Penyelesaian proyek tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antarkawasan.
Pada Tahun Anggaran 2026, BPJN Maluku Utara juga melaksanakan pembangunan sejumlah ruas jalan di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), Desa Morodadi, dengan panjang mencapai 4,3 kilometer. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2026.
Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, menyampaikan bahwa pihaknya tidak hanya berfokus menyelesaikan pekerjaan yang sedang berjalan, tetapi juga tengah memproses sejumlah usulan penanganan dan perbaikan badan jalan di wilayah Morotai untuk tahun 2027.
“Selain menuntaskan pekerjaan yang saat ini berjalan, kami juga sedang memproses sejumlah usulan penanganan dan perbaikan jalan di Morotai untuk tahun 2027. Tentunya, pelaksanaannya disesuaikan dengan kewenangan pemerintah pusat dan mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Morotai, M. Ramlan Drakel, mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan sejumlah ruas jalan berstatus jalan kabupaten dan provinsi agar dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional.
Menurutnya, peningkatan status jalan tersebut penting agar penanganan infrastruktur di Morotai memperoleh dukungan lebih besar dari pemerintah pusat.
“Kami sudah menyampaikan sejumlah usulan ruas jalan untuk mendapatkan perhatian pemerintah pusat. Harapannya, melalui koordinasi dengan BPJN, penanganan jalan di Morotai bisa lebih maksimal,” ungkapnya.
Selain persoalan jalan, Ramlan juga mendorong agar pembangunan delapan jembatan pada jalur lingkar Pulau Morotai segera dituntaskan. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut sangat penting untuk menunjang konektivitas masyarakat.
“Selain jalan lingkar, kami juga mendorong percepatan penyelesaian delapan jembatan lingkar Pulau Morotai. Jembatan-jembatan ini sangat penting untuk menunjang konektivitas masyarakat, terutama dalam menghubungkan wilayah-wilayah yang selama ini membutuhkan akses transportasi lebih baik,” tegasnya.
Berbagai usulan tersebut diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat melalui BPJN Maluku Utara, sehingga peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Morotai dapat dipercepat pada 2027.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya memperbaiki kondisi jalan, tetapi juga memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka akses antardesa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai.(*)
Penulis : Moh : Editor : Redaksi
