DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Penting yang Wajib Diketahui

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Kamis (19/11/2026)(Tangkapan Layar) Kompas.com

DEWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin jalannya rapat meminta persetujuan anggota dewan terhadap rancangan undang-undang tersebut.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” tanya Puan, sebagaimana dilansir dari Kompas.com.

“Setuju,” seru anggota dewan yang hadir.

Puan kemudian mengetuk palu sidang satu kali sebagai tanda pengesahan. “Terima kasih, alhamdulillah,” katanya yang disambut tepuk tangan para anggota DPR RI.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, DPR RI telah mengambil keputusan tingkat I pada Rabu (18/11/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

10 POIN PENTING UU PERAMPASAN ASET

Undang-undang ini mengatur sejumlah aspek penting dalam upaya penelusuran, perampasan, dan pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Cakupannya tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga kejahatan lain, termasuk penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi serta berdampak luas terhadap masyarakat.

Adapun 10 poin utama yang diatur dalam RUU Perampasan Aset tersebut meliputi:

1. Prinsip dan Asas Hukum

Pengaturan prinsip dan asas hukum dalam perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Termasuk penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.

3. Ancaman Pidana Tetap Berlaku

Perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana

Mengatur pembagian kewenangan dalam proses perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Tahapannya meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.

5. Perlindungan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik

Memberikan jaminan perlindungan kepada pihak ketiga yang memiliki iktikad baik agar tidak dirugikan dalam proses perampasan aset. Mereka juga diberikan kesempatan yang cukup untuk melakukan pembuktian.

6. Pengembalian Aset kepada Korban

Mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung serta memastikan pemanfaatan aset dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat luas.

7. Pengelolaan Aset Secara Profesional

Mengatur tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam pengelolaan aset terkait tindak pidana. Pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

8. Pengawasan Independen

Pelaksanaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset akan diawasi oleh badan independen guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum.

9. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang

Mengatur langkah pencegahan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan tertentu atau merugikan pihak lain.

10. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi

Mendorong penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset guna meningkatkan transparansi, keterbukaan informasi, serta akuntabilitas setiap tahapan proses perampasan aset.

Dengan disahkannya undang-undang ini, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menelusuri serta merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Kendati demikian, penerapannya tetap harus mengedepankan kepastian hukum, perlindungan HAM, pengawasan, dan prinsip keadilan agar kewenangan perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.(*)

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *