MEWAKILI Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, H. Machmud Zulkiram M. Chairudin, menghadiri kegiatan Refleksi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, Selasa (30/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Gamalama Kanwil DJPb Prov. Malut ini menjadi ruang evaluatif sekaligus perumusan strategi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN Tahun 2026. Forum ini bertujuan menilai capaian kinerja APBN sepanjang 2025, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara dalam sambutannya menegaskan bahwa APBN bukan sekadar instrumen keuangan negara, melainkan alat utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan mempercepat pembangunan daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan APBN harus senantiasa mengedepankan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.
Dalam forum tersebut dibahas berbagai isu strategis, di antaranya optimalisasi penyerapan anggaran, peningkatan kualitas belanja pemerintah, penguatan peran APBN sebagai shock absorber, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan negara serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung tata kelola APBN yang transparan dan efisien.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara mendorong seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan untuk lebih proaktif dalam perencanaan anggaran, meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara. Melalui refleksi ini, diharapkan pelaksanaan APBN Tahun 2026 dapat berjalan lebih berkualitas, responsif terhadap kebutuhan daerah, serta semakin mampu mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku Utara.
Sementara itu, Kabid Bimas Islam usai kegiatan menyampaikan bahwa refleksi APBN menjadi bagian penting dalam memastikan program-program Kementerian Agama Maluku Utara berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi umat. Beliau menekankan bahwa kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus selaras dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam mendukung layanan keagamaan dan pembangunan sumber daya manusia.
“Tadi juga dipaparkan sejumlah kriteria reward bagi Kementerian/Lembaga yang berprestasi dalam pengelolaan APBN, semoga Kanwil Kemenag Maluku Utara kedepannya bisa memperkuat tata kelola anggaran agar dapat menjadi salah satu yang terbaik dan berdampak langsung bagi masyarakat”, pungkas H. Zulkiram.(*)
Penulis : HMS
Editor. : S.S.Suhara
